LINGGA, -Terkait kisruh soal kelangkaan solar subsidi untuk nelayan di pulau-pulau. Kami dari media.mencoba menghubungi Mustazar, tokoh masyarakat Lingga dan juga mantan staf khusus bupati Lingga priode Aw-Nizar.(14/8/2022).
Menurut pak ngah Mus (sapaan akrab Mustazar). Soal kelangkaan solar subsidi ini, tidak bisa kita menyalahkan pihak Pertamina. Karena Pertamina sudah mengalokasikan quota Solar subsidi yang banyak bahkan berlebih untuk nelayan. Bagi pejabat atau masyarakat yang kurang paham, pasti datang ke Pertamina mintak penambahan quota solar subsidi, bearti pejabat atau masyarakat tersebut kurang paham.
Ada beberapa hal yang buat solar subsidi langka.
Pertama, waktu zaman Awe - Nizar dulu, sata beberapa kali diajak pak bupati ke pertamina, jadi saya paham betol, soal kelangkaan solar subsidi ini.
Coba tanya ke bagian ekonomi, berapa banyak APMS Sungai Buluh, APMS Batu Kapak dan APMS Senayang ngambil solar subsidi yang disiapkan pertamina?
Yang setahu saya, dari ribuan KL quota solar subsidi yang disiapkan pertamina untuk APMS Senayang bekisar 300 s/d 400 KL saja yang diambil. Jadi wajar saja kalau solar nelayan ini langka, sehingga penyalur dan sub penyalur yang sudah mengantongi rekomendasi dari pemerintah daerah tidak mendapatkan jatah minyak alias minyak habis.
Pertanyaannya mengapa APMS di kabupaten Lingga tidak mengambil lebih jatah quota solar yang disiapkan pertamina?
Kedua. Coba cek laporan bulanan APMS yang sudah mendistribusikan solar ke penyalur dan sub penyalur, lihat datanya, pasti kita ketahui berapa ribu KL sebulan yang diambil APMS ke pertamina. karena saye ni orang pulau, orang kampung, jadi saye paham betol. Data pas kecik pompong nelayan yang dilaporkan itu, banyak data yang perlu sinkronisasi. Alhasil ada desa yang jumlah penduduk dan jumlah nelayannya banyak, dapat quota solar subsidi sedikit. Desa yang jumlah penduduk dan nelayan nya sedikit dapat quota solar berlebih. Nah disini lah letak distribusi yang tidak adil.
Masing2 desa dan camat harus sering melakukan kontrol dan monitoring. Pihak kecamatan aja yang tidak jeli melihat permainan ini.
Coba di cek lagi data Nelayan masing-masing desa dan pas kecil pompong masing - masing desa. Pasti nampak kejanggalannya. Jadi tak ada alasan kepala desa dan camat tidak tau sebab solar langka. "Terang Ngah Muz
Setelah camat mengetahui masalahnya, baru laporkan kepada bupati, supaya bupati dapat mengambil langkah cepat memutus rantai kelangkaan solar subsidi. Hari ini kita tidak bisa juga menyalahkan bupati dan gubernur jika laporan detailnye bupati dan gubernur tidak tau.
Saran, pemerintah daerah harus menarik dan menggiring investor baru supaya ada penambahan APMS lagi di masing2 kecamatan. Untuk wilayah Lingga Utara dan Lingga Timur layak ada APMS. Kec. Bakung Serumpun, Kec. Temiang dan kec. Katang Bidare juga layak ada APMS. Apa pun bisnis di muka bumi ini, selagi tidak ada persaingan, maka bisnis tidak sehat. Oleh karena itu pertamina beri kemudahan pengusaha daerah membangun APMS disetiap kecamatan."urainya lagi
Pemerintah kabupaten juga beri kemudahan desa yang mengajukan masyarakatnya untuk jadi penyalur dan sub penyalur yang baru, jangan hanya penyalur dan sub penyalur yang lama saja. Mereka yang ingin jadi penyalur dan sub penyalur tentu sudah ada modal, bisnis minyak ini tak ada pakai hutang, ada duit, ada minyak. Hal ini perlu dilakukan agar menghindari asumsi masyarakat bahwa kelangkaan solar subsidi ini akibat permainan mafia."papar ngah mus melanjutkan
Kita bantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal ini pak bupati dan pak gubernur dengan melakukan kontrol bersama setiap kali tugbout pengangkut solar subsidi tiba di APMS masing2, insyaAllah kita tau kemana saja distribusi solar subsidi di bawa. Kita menyampaikan salut kepada kawan2 LSM, termasuk Melayu Raya yang bersuara memperjuangkan kelangkaan solar subsidi. Pertanyaannya, mengapa kawan-kawan dewan yang mendapatkan amanah masyarakat kurang getol, kurang gigih memperjuangkan kelangkaan solar subsidi. Tutup nya. ( Metio sandi)
0 Comments