TSMlBUr7GfOlGSG8TpC0TSd9
Light Dark
Festival Sungai Penuh Usai, Sewa Lapak Disorot Diduga Raup Ratusan Juta, Ke Mana Uang Itu Mengalir?

Festival Sungai Penuh Usai, Sewa Lapak Disorot Diduga Raup Ratusan Juta, Ke Mana Uang Itu Mengalir?

Festival Sungai Penuh Usai, Sewa Lapak Disorot Diduga Raup Ratusan Juta, Ke Mana Uang Itu Mengalir?
Table of contents
×


PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Berakhirnya Festival Sungai Penuh 2026 dalam rangka HUT ke-18 Kota Sungai Penuh menyisakan sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan uang sewa lapak pedagang yang diduga mencapai ratusan juta rupiah.

Festival yang berlangsung pada 8–14 November 2026 di Lapangan Pemda Kota Sungai Penuh itu kini menjadi sorotan, mulai dari penunjukan pihak ketiga, penetapan tarif sewa, hingga kejelasan aliran dana yang dihimpun.

Berdasarkan informasi dari sejumlah pedagang, tarif lapak ukuran 3x3 meter berkisar Rp3 juta hingga Rp4 juta. Sementara ukuran 5x5 meter mencapai Rp5,5 juta hingga Rp7 juta, tergantung lokasi dan jenis usaha.

Dengan tarif tersebut, potensi penerimaan dari penyewaan lapak cukup besar. Namun, total dana yang terkumpul, pihak penerima, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dijelaskan secara terbuka.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Kota Sungai Penuh, Jumadil, saat dikonfirmasi menyebut pengelolaan lapak dilakukan oleh pihak ketiga.

"Pihak ketiga," jawabnya singkat.

Jumadil juga mengaku tidak mengetahui secara pasti mekanisme kerja sama maupun penetapan tarif. Bahkan, menurut keterangannya, Dinas Perindag tidak dilibatkan dalam pengelolaan lapak tersebut.

Pernyataan ini memunculkan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perdagangan dalam kegiatan yang berlangsung di fasilitas pemerintah daerah.

Di tengah polemik tersebut, nama Novrianto atau berinisial N turut disebut dalam sejumlah pemberitaan sebagai sosok yang diduga berkaitan dengan pengelolaan festival. Namun, informasi tersebut belum terkonfirmasi secara resmi dan yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi.

Publik juga mempertanyakan apakah hasil penyewaan lapak memberikan kontribusi kepada PAD atau sepenuhnya dikelola pihak ketiga berdasarkan perjanjian tertentu.

Karena itu, Pemerintah Kota Sungai Penuh dan panitia penyelenggara perlu menjelaskan dasar penunjukan pengelola, jumlah lapak, tarif resmi, total penerimaan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan.

Jika seluruh mekanisme telah berjalan sesuai ketentuan, keterbukaan data menjadi langkah penting untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

Festival memang telah berakhir, tetapi pertanggungjawaban pengelolaannya tidak boleh ikut berakhir.

Masyarakat kini menunggu penjelasan: berapa total uang sewa lapak yang terkumpul, siapa yang mengelolanya, dan berapa kontribusinya bagi Kota Sungai Penuh?

0Comments