PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT ke-18 Kota Sungai Penuh selama tujuh hari di kawasan eks Lapangan Pemda Kabupaten Kerinci, area perkantoran Kota Sungai Penuh, menuai sorotan publik. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari dugaan perjudian berkedok permainan ketangkasan, tarif parkir yang diduga melebihi ketentuan, biaya sewa lapak pedagang, hingga transparansi pengelolaan kegiatan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kegiatan yang seharusnya menjadi ajang hiburan, kebersamaan, dan penggerak ekonomi masyarakat tersebut menghadirkan festival lagu daerah, pameran, serta bazar UMKM. Namun, di tengah kemeriahannya, muncul dugaan praktik perjudian melalui sejumlah permainan pasar malam, seperti lempar gelang, lempar busur, dan permainan sejenis yang mengharuskan pengunjung membayar untuk mendapatkan kesempatan memperoleh hadiah.
Ketua Umum LSM Petisi Sakti, Indra Wirawan, menyayangkan munculnya berbagai persoalan tersebut. Ia meminta Pemerintah Kota Sungai Penuh segera melakukan evaluasi dan memastikan seluruh aktivitas pesta rakyat berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Momentum HUT ke-18 Kota Sungai Penuh seharusnya menjadi kebanggaan dan ajang kebersamaan masyarakat. Jangan sampai kegiatan yang semestinya membawa manfaat justru tercoreng oleh dugaan praktik perjudian berkedok permainan ketangkasan," tegas Indra.
Selain itu, Indra mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan kegiatan, terutama biaya penyewaan lapak dan kontribusinya terhadap PAD. Ia mengaku memperoleh informasi dari Asisten I Pemkot Sungai Penuh bahwa kegiatan tersebut tidak memberikan setoran kepada PAD.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterimanya, biaya sewa lapak pedagang disebut mencapai Rp3 juta hingga Rp6 juta per lapak. Adapun pelaku UMKM di area kaki lima disebut dikenakan biaya Rp500 ribu untuk setiap dua meter selama kegiatan berlangsung.
"Jika benar tidak ada kontribusi terhadap PAD, sementara pungutan sewa lapak mencapai jutaan rupiah, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaannya, siapa penanggung jawabnya, dan ke mana aliran dana tersebut," ujarnya.
Sorotan berikutnya menyangkut tarif parkir. Indra menyebut ketentuan tarif yang menjadi acuannya sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp3.000 untuk roda empat. Namun, pengunjung diduga dikenakan Rp5.000, bahkan kendaraan roda empat milik pedagang yang parkir di halaman kantor dinas sekitar lokasi disebut dipungut hingga Rp10.000 per malam.
"Setiap pungutan harus memiliki dasar hukum dan ketentuan tarif yang jelas. Jangan sampai masyarakat dibebani biaya yang tidak sesuai aturan," ungkapnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Indra mendesak Pemkot Sungai Penuh dan OPD terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari legalitas permainan ketangkasan, pengelolaan sewa lapak, pemungutan parkir, hingga transparansi penerimaan dan kontribusi kegiatan terhadap PAD.
Ia menegaskan, pemerintah harus hadir memastikan pesta rakyat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi ajang mencari keuntungan tanpa kejelasan pengelolaan.
Indra Wirawan juga meminta aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pesta rakyat tersebut, mulai dari dugaan perjudian berkedok permainan ketangkasan, pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan, hingga transparansi pengelolaan dana sewa lapak pedagang.
"Kami meminta aparat penegak hukum segera bertindak dan melakukan pemeriksaan di lapangan. Jangan sampai dugaan pelanggaran hukum dibiarkan begitu saja. Jika ditemukan unsur pidana, proses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu," tegas Indra.
"Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan hukum. Pemerintah juga wajib memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat," tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, berbagai dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh.
0Comments