Penulis :M. Praya Rewanda Nayottama (nayotama7@gmail.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi PORTALBUANANEW.COM, SUNGAI PENUH Ternya...
Penulis :M. Praya Rewanda Nayottama (nayotama7@gmail.com) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi
PORTALBUANANEW.COM, SUNGAI PENUH Ternyata para pengusaha dan nelayan yang tergabung dalam Coalition of Gulf ShrimpIndustries (COGSI) kalah bersaing dengan produk udang impor AS karena dijual dengan harga lebih murah akibat banyaknya komoditas produk impor udang dari berbagai negara yang masuk ke pasar Amerika Serikat. COGSI adalah koalisi yang dibentuk semata-mata
untuk mengajukan petisi kepada pemerintah AS, khususnya US-DOC dan US-ITC, untuk mengenakan Countervailing Duty pada negara-negara yang tampaknya disubsidi oleh kedua pemerintah tersebut.
David Veal menjabat sebagai Direktur Eksekutif COGSI, dan Edward Hayes adalah penasihat hukum organisasi industri yang terletak di sepanjang pantai Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina, dan Texas adalah bagian dari COGSI.
Pengusaha dan nelayan mengatakan bahwa tujuh negara menggunakan praktik
perdagangan yang tidak adil dengan memberikan subsidi produksi komoditas udang di negara mereka sendiri. Pada 28 Desember 2012, COGSI mengajukan permintaan terakhir kepada pemerintah AS untuk memungut Countervailing Duty (CVD) atas impor certain frozen
shrimp karena mereka diyakini mengandung subsidi dari tujuh negara: Cina, Ekuador, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Otoritas AS, khususnya Komisi Perdagangan
Internasional AS (US-ITC) dan Departemen Perdagangan AS (US-DOC ), mengevaluasi kelayakan petisi yang diajukan oleh pengusaha dan nelayan udang yang tergabung dalam koalisi (COGSI).
Dengan pemungutan suara pada tanggal 7 Februari 2013, US-ITC menetapkan bahwa
impor udang bersubsidi dari negara-negara tersebut menyebabkan kerugian bagi industri domestik AS. US-ITC telah melakukan investigasi lanjutan (final) atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh industri udang domestik di Amerika Serikat sejak Januari.
Koalisi Industri Udang Teluk (COGSI), sekelompok pembudidaya udang di Amerika Serikat,mengeluarkan petisi pada 28 Desember 2012, dan petisi tersebut dikabulkan kepada pemerintah AS, khususnya US-International Trade Commission (US-ITC) dan USDepartment of Commerce (US-DOC). Karena ada tanda-tanda subsidi, COGSI meminta
pemeriksaan Countervailing Duty (CVD) impor produk udang beku tertentu (dari China, India, Vietnam, Malaysia, Thailand, Ekuador, dan Indonesia) dari tujuh negara pengekspor oleh pemerintah masing-masing negara.
Untuk mencapai tujuannya meningkatkan produksi udang sebesar 18-19%per tahun
antara tahun 2010 dan 2014, pemerintah Indonesia dituduh memberikan subsidi sebesar $3 miliar selama lima tahun untuk sektor perikanan. Tuduhan berikut ditujukan kepada pemerintah Indonesia sebagai bagian dari penyelidikan anti-subsidi pemerintah AS:
1. Government Provision of Loans to The Indonesian Fishing and Aquaculture Sector
2. Government Provision of Goods and Services Used to Promote The Indonesian
Fishing and Aquaculture Sector for Less Than Adequate Remuneration (LTAR)
3. Government Provision of Electricity to The Indonesian Fishing and Aquaculture
Sector for LTAR
4. Governemnt Provision of Land to The Indonesian Fishing and Aquaculture Sector
for LTAR, dan 5 tuduhan lainnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia (KKP) pemerintah Indonesia telah menetapkan target produksi udang, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, melalui perikanan ditangkap sebesar 5,44 juta ton dan
produksi perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton.
Hal ini dapat menunjukkan bahwa
sebagian besar produksi udang Indonesia dibudidayakan, sehingga mempengaruhi harga pasar AS. Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk memberdayakan nelayan dan pembudidaya di wilayah pesisir, yang tidak disadari oleh pengusaha udang dan nelayan di
Amerika Serikat.
Indonesia akhirnya mampu menunjukkan bahwa produk udangnya bebas
dari tuduhan subsidi, dari semua tuduhan yang dilontarkan kepada pemerintah Indonesia melalui investigasi dan upaya diplomasi perdagangan. Departemen Perdagangan Amerika Serikat
Hasil Penetapan Akhir untuk udang CVD dari tujuh negara—China, India, Malaysia,
Vietnam, Thailand, Ekuador, dan Indonesia—diumumkan pada 13 Agustus 2013. Aturan tarif subsidi akhir yang diberlakukan oleh US-DOC adalah di bawah 2% atau de minimis terhadap
PT Central Pertiwi Bahari dan PT. First Marine Seafoods, masing-masing 0,23 persen dan 0,27 persen. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia adalah negara berkembang, karena dinyatakan dalam Pasal 27 WTO. Menurut Perjanjian SCM, perlu untuk menghentikan penyelidikan ke negara berkembang yang dituduh memberikan subsidi. Jika
jumlah total bantuan tidak melebihi 2%. Tuduhan bahwa petambak udang di Amerika Serikat yang tergabung dalam koalisi, COGSI, memberikan subsidi karena dianggap telah mengalami
praktik perdagangan yang tidak adil, tidak benar dan berpotensi mengganggu perdagangan, terutama yang produk udang antara Amerika Serikat, Indonesia, dan negara-negara lain yang
disebutkan dalam gugatan, karena tidak hanya merugikan para pihak produsen udang di Indonesia, tetapi juga merugikan konsumen di Amerika Serikat yang membutuhkan pasokan
udang. Penyelidikan pemerintah AS (US-ITC dan US-DOC) juga keliru karena akan
membuat produsen udang di Indonesia meragukan kemampuan mereka untuk mengekspor ke pasar AS.
Proses penyelesaian sengketa kedua negara belum sampai ke WTO, namun masih diselesaikan secara bilateral, khususnya oleh otoritas AS yang melakukan investigasi terlebih
dahulu. Pemerintah Indonesia telah bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan diplomasi perdagangan terhadap pemerintah AS sebagai hasil dari penyelidikan yang sedang
berlangsung di Indonesia. Final determination pada tanggal 13 agustus 2013 memang membuktikan bahwa subsidy rate tersebut memutuskan hasil negatif Countervailing Duty terhadap impor udang asal Indonesia, dimana aturan final subsidy rate yang dikenakan
adalah dibawah 2% atau de minimis. Jika ingin memenangkan sengketa, masalah yang dihadapi harus mendasar, dan juga harus memiliki pertahanan yang kuat dan landasan yang jelas. Jika negara ingin berbisnis dengan negara lain, perlu landasan yang kokoh dan dukungan untuk mempertahankan diri dalam perselisihan, terutama dengan negara lain.
