PORTALBUANA.ASIA,Kerinci Tokoh masyarakat Tigo Lurah Tanah Sikudung menyampaikan pandangan kritis sekaligus reflektif terkait kondisi pembangunan infrastruktur jalan di kawasan Renah Pemetik. Ia menilai, harapan besar masyarakat terhadap akses jalan yang mulus dan lancar kerap tidak sebanding dengan realita di lapangan.
Menurutnya, keinginan masyarakat untuk memiliki infrastruktur yang layak merupakan hal yang wajar. Namun, panjangnya ruas jalan, kondisi geografis yang sulit, serta topografi kawasan yang menantang menjadi kendala utama yang tidak bisa diabaikan. Apalagi, wilayah tersebut telah dihuni lebih dari 50 tahun dan kini berkembang menjadi tiga desa definitif, meski sebagian besar masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Kondisi ini menghadirkan dilema bagi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan peladang. Di satu sisi, keberadaan TNKS sebagai kawasan hutan lindung harus tetap dijaga. Namun di sisi lain, masyarakat membutuhkan akses dan ruang hidup yang memadai untuk menunjang aktivitas ekonomi.
“Lebih dari separuh wilayah Kerinci berada dalam kawasan hutan lindung, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Pertanyaannya, apa kontribusi nyata yang dirasakan masyarakat dari status tersebut?” ujarnya.
Ia juga menyoroti lambannya penanganan jalan yang selama ini dinilai kerap menjadi komoditas politik. Meski begitu, ia menegaskan bahwa perjuangan pembangunan tidak boleh berhenti dan harus dilakukan secara bersama-sama.
“Membangun tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi, kekuatan lobi, serta dukungan politik dari semua pihak. Tidak ada yang paling dominan, karena semua saling membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan serius dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur skala besar. Ia menyebutkan, perbaikan Jalan Renah Pemetik membutuhkan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, sementara saat ini pendanaan masih bersifat kolaboratif dari berbagai sumber, seperti pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kegiatan karya bakti TNI.
Untuk itu, ia berharap adanya intervensi pemerintah pusat melalui skema APBN, khususnya program Instruksi Presiden (Inpres). Menurutnya, kesiapan proposal dan dukungan lobi politik menjadi kunci keberhasilan.
“Jika program ini berhasil, kita harus objektif dan mengapresiasi semua pihak yang berkontribusi,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program dilakukan secara hati-hati, guna menghindari tumpang tindih kegiatan maupun pelanggaran aturan.
Di akhir pernyataannya, ia menyinggung harapan masyarakat terhadap janji anggaran sebesar Rp15 miliar yang disampaikan Gubernur pada 2025 melalui program Partisipasi Pembangunan (Partisum) dan kegiatan “Bupati Bermalam di Desa”.
“Jika anggaran tersebut terealisasi pada 2026, tentu akan sangat membantu percepatan penanganan jalan,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa di balik besarnya harapan masyarakat, terdapat realitas kompleks yang membutuhkan kesabaran, komitmen, serta kolaborasi lintas sektor demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan di kawasan Renah Pemetik. WN
0Comments