TSMlBUr7GfOlGSG8TpC0TSd9
Light Dark
Damrat Soroti Pelaksanaan Festival Sungai Penuh, Diduga Langgar Ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2025

Damrat Soroti Pelaksanaan Festival Sungai Penuh, Diduga Langgar Ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2025

Damrat Soroti Pelaksanaan Festival Sungai Penuh, Diduga Langgar Ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2025
Table of contents
×


PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Polemik pengelolaan Festival Sungai Penuh 2026 kian menjadi sorotan. Dugaan pendapatan dari penyewaan lapak pedagang yang mencapai ratusan juta rupiah memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi pengelolaan, mekanisme penyelenggaraan, hingga besaran kontribusi yang disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebelumnya, pihak penyelenggara telah memberikan klarifikasi kepada sejumlah media dengan menyatakan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta telah memberikan kontribusi kepada daerah melalui setoran PAD. Namun, penjelasan itu masih menyisakan tanda tanya setelah Ketua DPRD Kota Sungai Penuh mengungkapkan bahwa setoran PAD dari kegiatan tersebut hanya sebesar Rp3 juta, sebagaimana diberitakan media ini.tentang " Sewa Lapak Festival Sungai Penuh Diduga Raup Ratusan Juta, PAD Hanya Rp3 Juta?

Menanggapi polemik tersebut, anggota DPRD Kota Sungai Penuh dari Komisi III, Damrat, angkat bicara. Ia menyoroti aspek hukum, mekanisme penunjukan penyelenggara, serta kewajiban pengelolaan kegiatan yang memanfaatkan fasilitas milik pemerintah daerah.

Damrat merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, khususnya Pasal 1 angka 15. Ia menyoroti ketentuan tersebut dalam mempertanyakan kewenangan dan mekanisme pengelolaan kegiatan pariwisata oleh pemerintah.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan pariwisata harus memiliki kejelasan kewenangan, dasar hukum, serta mekanisme pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan siapa pihak yang berwenang mengelola Festival Sungai Penuh 2026 dan apa dasar hukum penunjukan pihak penyelenggaranya.

“Kalau mengacu pada ketentuan yang saya soroti, pengelolaan kegiatan ini harus jelas kewenangannya. Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah penyelenggaraan festival sudah sesuai dengan aturan, termasuk dasar penunjukan pihak yang mengelola kegiatan tersebut,” tegasnya.

Ia turut mempertanyakan keterlibatan pihak penyelenggara dalam pelaksanaan Festival Sungai Penuh 2026. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pihak pelaksana bukan berasal dari unsur Dinas Pariwisata.

Menurut Damrat, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, terutama menyangkut proses penunjukan pengelola dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya belum menerima pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan festival tersebut.

“Kalau benar pendapatan dari penyewaan lapak mencapai ratusan juta rupiah, sementara setoran PAD yang disebutkan hanya Rp3 juta, tentu ini harus dijelaskan secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui berapa total pendapatan, berapa kewajiban yang harus dibayarkan, dan apa manfaat nyata yang diterima daerah,” tegasnya.

Damrat menambahkan, meskipun festival tersebut diklaim tidak menggunakan APBD, bukan berarti pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah dapat dilepaskan dari ketentuan yang berlaku. Aspek pemanfaatan aset daerah, sewa lahan, hingga retribusi persampahan apabila menjadi kewajiban, harus diperhitungkan secara transparan.

“Jangan karena kegiatan ini tidak menggunakan APBD, kemudian kewajiban atas pemanfaatan fasilitas milik negara diabaikan. Sewa lahan dan retribusi sampah juga harus diperhitungkan sesuai ketentuan,” katanya.

Ia juga mempertanyakan angka setoran yang disebut hanya berkisar Rp3 juta selama satu pekan pelaksanaan festival. Menurutnya, nominal tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

“Dalam waktu satu minggu kegiatan berlangsung, setoran yang disebut hanya sekitar Rp3 juta. Apakah angka tersebut sudah sesuai dengan potensi pendapatan dan seluruh kewajiban yang seharusnya masuk ke daerah? Ini harus dibuka secara transparan kepada publik,” tutup Damrat.

Polemik pengelolaan Festival Sungai Penuh 2026 diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pihak terkait. Keterbukaan mengenai total pendapatan penyewaan lapak, dasar penunjukan penyelenggara, pemanfaatan aset daerah, serta rincian setoran PAD menjadi hal penting untuk menjawab pertanyaan publik.

Jangan sampai kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-18 Kota Sungai Penuh justru meninggalkan persoalan transparansi dan akuntabilitas. Sebab, setiap kegiatan yang membawa nama daerah semestinya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.




0Comments