PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Polemik pengelolaan sewa lapak pedagang dalam Festival Sungai Penuh 2026, rangkaian peringatan HUT ke-18 Kota Sungai Penuh, kian menjadi sorotan. Pasalnya, pungutan sewa lapak yang diduga mencapai ratusan juta rupiah berbanding jauh dengan setoran ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut hanya sekitar Rp3 juta.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi pengelolaan dana, dasar penetapan tarif, hingga mekanisme penyetoran hasil pemanfaatan fasilitas milik pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif sewa lapak berukuran 3x3 meter berkisar Rp3 juta hingga Rp4 juta. Sementara lapak berukuran 5x5 meter dipatok Rp5,5 juta hingga Rp7 juta, bergantung pada lokasi dan jenis usaha.
Besarnya tarif tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai total penerimaan dari seluruh lapak, pihak yang mengelola dana, serta besaran kontribusi yang masuk ke kas daerah.
Sebelumnya, pihak penyelenggara melalui sejumlah pemberitaan menyatakan bahwa Festival Sungai Penuh 2026 tidak menggunakan dana APBD. Penyelenggara juga mengklaim telah menyerahkan setoran untuk PAD kepada pemerintah daerah.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu (18/11/2026), membenarkan bahwa pihak penyelenggara bersama dinas terkait telah dipanggil DPRD untuk dimintai penjelasan.
Menurut Hutri Randa, berdasarkan keterangan yang disampaikan penyelenggara, setoran ke kas daerah disebut hanya sekitar Rp3 juta, termasuk retribusi kebersihan. Meski demikian, DPRD masih akan menelusuri mekanisme pemungutan serta penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah.
"Memang benar kegiatan ini tidak menggunakan APBD. Namun, pihak penyelenggara menggunakan fasilitas daerah, yakni lapangan milik pemerintah. Karena itu, penggunaan fasilitas tersebut harus memiliki dasar pungutan sewa sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Hutri.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), tarif sewa eks Lapangan Pemda untuk kegiatan sarana olahraga disebut sebesar Rp1 juta per hari. Namun, karena Festival Sungai Penuh berlangsung lebih dari satu hari, DPRD akan mengkaji kembali ketentuan tarif yang tepat untuk kegiatan tersebut.
Hutri juga mempertanyakan kewajaran antara besarnya potensi penerimaan dari sewa lapak dengan jumlah setoran ke PAD yang disampaikan pihak penyelenggara.
"Kalau melihat besarnya potensi keuntungan dan jumlah setoran ke PAD yang disebut hanya sekitar Rp3 juta, tentu ini perlu didalami. Kami akan mengecek kembali Perda yang mengatur hal tersebut serta realisasi dan penggunaan anggaran melalui OPD terkait," tegasnya.
Selain persoalan setoran PAD, Hutri mengungkapkan bahwa pihak penyelenggara mengaku telah mengantongi rekomendasi dari Wali Kota Sungai Penuh. Namun, hingga saat ini DPRD belum melihat secara langsung dokumen rekomendasi tersebut.
"Kami akan meminta kembali dokumen rekomendasi Wali Kota, termasuk proposal dari Dewan Kesenian, untuk memastikan bagaimana proses perizinan dan pelaksanaan kegiatan ini," tambahnya.
DPRD Kota Sungai Penuh berencana menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memastikan seluruh mekanisme penyelenggaraan festival berjalan sesuai ketentuan.
Publik kini menantikan penjelasan terbuka mengenai total penerimaan sewa lapak, dasar penetapan tarif, penggunaan fasilitas daerah, serta rincian dana yang disetorkan ke kas daerah.
Transparansi menjadi hal penting agar penyelenggaraan Festival Sungai Penuh 2026 tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak pelaksana, tetapi juga memberikan kontribusi yang jelas dan proporsional bagi daerah.

0Comments