PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam dunia usaha, Dewi Yulianti (Wilonna), selaku Penggerak HAM Desa Sadar HAM Kota Sungai Penuh di bawah naungan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI, berkolaborasi dengan Rumah BUMN Kota Sungai Penuh menggelar kegiatan Penguatan HAM bagi Pelaku Usaha.
Kegiatan yang mengusung tema “Peran Pelaku Usaha dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat” tersebut dilaksanakan di Gedung Seni Budaya Desa Pondok Agung, Rabu (11/11/2026), dan diikuti lebih dari 40 peserta yang terdiri dari masyarakat serta para pelaku usaha setempat.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Pondok Agung, Indra Jaya, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Desa Petriadi. Turut hadir Kapolres Kerinci AKBP Hernawan Rizky beserta pejabat utama (PJU) dan jajaran, Camat Pondok Tinggi, Sekretaris Camat, Ketua TP-PKK, perangkat desa, pimpinan Rumah BUMN, serta sejumlah pelaku usaha Desa Pondok Agung.
Dalam sambutannya, Sekretaris Desa Petriadi menyampaikan bahwa penerapan prinsip HAM dalam aktivitas usaha merupakan hal penting di tengah perkembangan dunia usaha dan tantangan globalisasi. Menurutnya, pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mengedepankan tanggung jawab sosial, etika bisnis, serta menghormati hak-hak dasar masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai HAM dalam dunia usaha merupakan hal yang relatif baru bagi masyarakat Desa Pondok Agung sehingga kegiatan ini menjadi kesempatan berharga untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas para pelaku usaha.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat tercipta iklim usaha yang sehat, adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, baik di tingkat desa maupun Kota Sungai Penuh.
“Penghormatan terhadap HAM bukan hanya kewajiban moral dan hukum, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang dalam membangun kepercayaan konsumen, investor, serta masyarakat luas terhadap dunia usaha,” ungkapnya.
Sementara itu, Dewi Yulianti (Wilonna) dalam pemaparannya menegaskan bahwa prinsip-prinsip HAM harus menjadi bagian penting dalam setiap aktivitas dan pengembangan usaha. Menurutnya, pelaku usaha memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, serta keberlanjutan.
“Integrasi prinsip HAM dalam dunia usaha merupakan pilar penting untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha agar mampu menjalankan kegiatan bisnis secara etis, adil, dan berkelanjutan. HAM bukan sekadar aturan, melainkan juga menjadi landasan moral dalam membangun dunia usaha yang bertanggung jawab,” jelas Wilonna.
Pada sesi diskusi, para pelaku usaha turut menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha, khususnya terkait pendampingan legalitas usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta akses terhadap berbagai program pemberdayaan dan pengembangan usaha.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wilonna menyampaikan komitmennya untuk melakukan koordinasi dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, Rumah BUMN, hingga organisasi pelaku usaha seperti Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
“Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ke depan kita akan berupaya menggandeng dinas terkait dan berbagai organisasi pelaku usaha agar kebutuhan serta hak-hak dasar para pelaku usaha dapat terpenuhi. Harapannya, melalui kolaborasi ini, para pelaku usaha semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bersama,” tutupnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Rumah BUMN Kota Sungai Penuh yang disampaikan oleh Salsa dan Sesi. Dalam sesi tersebut, peserta mendapatkan tambahan wawasan mengenai peran Rumah BUMN dalam mendukung pemberdayaan, pendampingan, serta pengembangan kapasitas pelaku usaha.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat, khususnya pelaku usaha, terhadap pentingnya prinsip HAM semakin meningkat. Sinergi antara penggerak HAM, pemerintah desa, Rumah BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan juga diharapkan mampu mendorong lahirnya ekosistem usaha yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kota Sungai Penuh.
0Comments