PORTALBUANANEW.COM, KERINCI . Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di beberapa desa Kabupaten Kerinci provinsi Jambi menuai polemik ...
PORTALBUANANEW.COM, KERINCI. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di beberapa desa Kabupaten Kerinci provinsi Jambi menuai polemik terkait dugaan pungutan uang pendaftaran yang dilakukan oleh oknum panitia pilkades
Hal ini menjadi keluhan dari beberapa calon Kades yang ikut bergelut di kancah perpolitikan tingkat desa , seperti yang diakui oleh salah seorang calon Kepala Desa di salah satu desa yang ada di Kecamatan Depati Tujuh.
"Ini memberatkan bagi saya, kenapa harus 10 juta betul " Kan sudah ada dana dari ADD Jujur saya keberatan , namun bagaimana lagi saya sempat protes namun saya tidak bisa harus vokal terlalu banyak , nanti malah saya dimusuhi ” ungkap salah satu cakades.
Ia juga menyampaikan bahwa panitia dalam melakukan pemungutan uang pendaftaran tidak melalui musyawarah bersama cakades, dan diduga bahwa uang tersebut akan mengalir ke camat dan beberapa instansi lainnya. “ mereka tidak musyawarah bersama kami, namun mereka mengatakan bahwa ini adalah keputusan , nanti ada untuk camat dan lain-lain ,
dana sebanyak itu, namun tidak terlihat ada meriahnya pilkades ini, bahkan spanduk saja tidak ada“ bebernya.
Di sisi lain jurnalis mencoba mengkonfirmasi cakades lain yang saat dimintai keterangan menyampaikan hal senada bahwa hal ini merupakan keputusan bersama antara seluruh panitia yang ada di Kecamatan Depati Tujuh. “ kata mereka ini sudah kesepakatan seluruh panitia di Depati Tujuh , Ya mau gimana lagi, Saya tidak bisa komentar banyak” ujar sumber yang perlu di lindungi namanya.
Salah satu ketua panitia Pilkades di salah satu desa di Kecamatan Depati Tujuh enggan berkomentar terkait dugaan pungli yang dilakukan. Seorang ketua panitia yang merupakan seorang PNS disalah satu sekolah pendidikan negeri mengatakan “ sumbernya dari mana ? coba saya tanya. Saya berhak untuk tidak berkomentar ” ujar iw saat dimintai keterangan kamis (20/10/2022) di kediamannya.
Terkait dugaan pungutan diakui oleh panitia pilkades lainnya “ ya betul , Uang pendaftaran 10 juta per calon kades, itu karena dana yang dari desa tidak cukup.” Ujarnya
Melihat polemik tersebut media mencoba menghubungi Plt Camat Depati Tujuh melalui via telpon seluler , selaku pejabat yang menjadi koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan sesuai dengan PP No.19 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 9. Terkait dugaan pungli dirinya mengaku tidak tahu tentang hal tersebut. “ saya tidak tahu, saya sudah bilang dana sudah ada di ADD. Tentang hal lain (pungutan) tidak kita sarankan ”ujar camat pada kamis malam (20/10/2022).
Perlu diketahui sesuai investigasi dilapangan, jumlah calon kades masing-masing desa bervariasi mulai dari 2,3,hingga 5 calon kades. Jika hal ini di totalkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa 5 orang x 10 juta = 50.000.000. dana ini akan ditambah dengan dana yang diperoleh dari ADD sebanyak 20 juta. Ini akan menghasilkan angka yang fantastis yaitu sebanyak Rp. 70.000.000 untuk sekedar biaya pilkades.
Pembiayaan Pemilihan kepala desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 yang merupakan revisi atau perubahan dari permendagri nomor 112 tahun 2014, dalam BAB 5 pasal 48 ayat 1 yang berbunyi bahwa : “ Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD ( anggaran pendapatan dan belanja daerah ).”
Yang berarti bahwa biaya pemilihan pilkades dari proses awal hingga akhir sudah dianggarkan dan dibebankan dari dana anggaran pendapatan belanja daerah, dan tidak di cantumkan biaya pemilihan kades bisa dipungut kepada calon kepala desa.
Peraturan permendagri diatas nampaknya dilanggar oleh banyak oknum panitia pilkades desa yang ada di Kabupaten Kerinci, hal ini terbukti dari investigasi jurnalis kepada beberapa calon di beberapa desa yang ada di Kecamatan Depati Tujuh, Air Hangat Barat, dll sebagainya. informasi di lapangan biaya pilkades di kabupaten kerinci sudah dianggarkan dalam ADD ( Alokasi Dana Desa ) sebanyak lebih kurang Rp. 20.000.000 – 25.000.000.
Dugaan Pungutan liar (Pungli)sempat meresahkan beberapa Cakades di kecamatan Depati tujuh oleh panitia Pilkades sudah semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah , apalagi pihak Kecamatan jangan pura pura tidak tahu dan tutup mata Terkait persoalan ini.
Plt Camat Depati Tujuh kembali di konfirmasi redaksi media mata elang nusantara.com melalui Via Pesan WhatsApp tidak menjawab pertanyaan wartawan meskipun pesan sudah dibaca dengan tanda conteng biru dua.
Selain itu,Ketua LSM P2AN sangat menyayangkan seorang pemimpin di tingkat kecamatan diduga seakan akan tidak peduli atas apa yang terjadi dan dilakukan Panitia Pilkades di jajaran desa binaan nya.
Dirinya berharap agar Plt Camat Depati Tujuh , agar tidak lempar tanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayahnya , semestinya Plt Camat mengetahui apalagi kesepakatan pungutan ini dilakukan atas dasar musyawarah Panitia Pilkades yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kantor Camat , tanpa melibatkan Calon Kades dari enam desa yang sedang mengikuti Pilkades saat ini. Tegasnya
Sebelumnya diberitakan beberapa edisi oleh media garda terkini .com sempat viral persoalan dugaan pungli biaya Pilkades Kecamatan Depati Tujuh yang dilakukan oleh Oknum Panitia Pilkades.
Seperti Desa Lubuk Suli Ketua Panitia inisial SP, Calon Kades 4 Orang dipungut biaya Rp. 10 juta per orang ditambah lagi Anggaran dari ADD berkisar Rp 20 - 25 Juta , hingga menjadi total lebih kurang Rp . 60 juta/orang
Desa Tebat Ijuk Ketua Panitia inisial IS Calon Kades 5 Orang dugaan Pungutan Rp . 10 Juta Per orang Cakades ditambah ADD hingga menjadi Total lebih kurang Rp.70 Juta/orang
Desa Simpang Belui Ketua Panitia YL, Calon Kades 5 Orang dugaan Pungutan Rp. 6 juta Per calon
Desa Tambah Tinggi Ketua Panitia AN , Calon Kades 4 Orang dugaan Pungutan Rp.10 juta Per calon
Desa Kota Payang Ketua inisial Ap , Calon Kades 2 orang, dugaan Pungutan Rp. 10 juta percalon
Desa Ladeh Ketua SR,Calon Kades 3 orang, dugaan Pungutan Rp. 10 juta per calon
Di tafsirkan kerugian Hingga mencapai Ratusan juta rupiah dalam dugaan pungli tersebut
Jika pemerintah daerah terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kerinci membiarkan ini terjadi terhadap Cakades tidak menutup kemungkinan akan korupsi dana desa dan akan menimbulkan polimek berkepanjangan jika ada yang kalah nanti , hal ini akan diungkit kembali , bukannya mereka tidak menerima hasil pemilihan Kepala Desa yang mengalahkan dirinya , namun dikarenakan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Panitia Pilkades.
Merujuk pada undang-undang desa pelaksanaan Pilkades di danai oleh pemerintah daerah melalui ADD Desa masing masing.
Mengingat ini sudah ada bukti rekaman di setiap calon kades yg sudah membayar uang dan mereka -pun siap untuk menjadi saksi bila di perlukan" untuk menjaga ketertiban pemilihan Pilkades khususnya Depati tujuh,masyarakat minta tim saber pungli polres kerinci untuk dapat mengambil tindakan tegas atas dugaan pungli tersebut,
Merujuk pada undang-undang desa pelaksanaan Pilkades di danai oleh pemerintah daerah melalui ADD Desa masing masing.
Sumber : Garda Terkini
