Tanjung Jabung Barat – Proyek pengaspalan jalan di SP 1 dan SP 2 Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kem...
Tanjung Jabung Barat – Proyek pengaspalan jalan di SP 1 dan SP 2 Desa Lampisi, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kembali menjadi sorotan publik. Jalan yang baru selesai dikerjakan melalui alokasi dana APBD 2024 ini dilaporkan sudah mengalami kerusakan di beberapa titik. Hal ini memicu keluhan dari warga setempat serta mendapat tanggapan serius dari Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat, Albert Chaniago.
Albert Chaniago, yang berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menegaskan agar pihak rekanan segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. "Kami berharap kualitas dan kuantitas jalan yang dibangun harus terjamin. Jika masih dalam masa pemeliharaan, rekanan harus segera memperbaikinya," ujar Albert singkat saat dimintai keterangan.
Warga Desa Lampisi mengungkapkan kekecewaannya terhadap buruknya kualitas pekerjaan yang telah menghabiskan anggaran besar. “Proyek ini baru selesai, tetapi sudah ada yang rusak. Kami minta dinas terkait turun langsung ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaannya, bukan hanya menerima laporan dari kontraktor,” ujar salah seorang warga.
Proyek peningkatan jalan sepanjang SP 1 hingga SP 2 ini dikerjakan oleh PT Hanro dengan anggaran sebesar Rp21 miliar. Kerusakan yang muncul di beberapa titik memicu pertanyaan besar terhadap kualitas pekerjaan kontraktor tersebut.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanjab Barat, Apri Dasman, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi. “Besok kami akan mengecek langsung ke lokasi dan meminta PT Hanro segera memperbaiki bagian yang rusak,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Hanro belum memberikan tanggapan terkait keluhan warga maupun kualitas pekerjaan yang menjadi sorotan. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun secara langsung belum membuahkan hasil.
Proyek ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, mengingat alokasi dana yang besar seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan. Warga berharap pemerintah daerah memastikan pengawasan lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.(Fidal)
