PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan bahu jalan di kawasan Lapangan Merdeka oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh beberapa waktu lalu menuai sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Penertiban tersebut dinilai tidak berjalan secara adil dan terkesan tebang pilih, karena hanya menyasar para PKL, sementara keberadaan parkir liar yang juga mengganggu kelancaran arus lalu lintas justru belum mendapat penindakan yang tegas dari dinas terkait.
Sejumlah warga menilai, parkir liar yang marak terjadi di kawasan pusat kota, khususnya di sekitar Lapangan Merdeka dan area pertokoan, justru menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Namun hingga kini, penertiban terhadap parkir liar tersebut dinilai belum terlihat secara maksimal.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal. Ia menegaskan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah daerah seharusnya tidak bersifat tebang pilih. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin menegakkan aturan dan menata wajah kota, maka seluruh bentuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum harus ditindak secara adil dan konsisten.
Hardizal menilai, keberadaan PKL sejatinya merupakan bagian dari roda perekonomian masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari usaha dagang tersebut. Karena itu, penertiban terhadap PKL harus dibarengi dengan solusi yang jelas dari pemerintah daerah, agar para pedagang tetap memiliki tempat untuk mencari nafkah tanpa melanggar aturan.
“Seharusnya dinas terkait tidak tebang pilih dalam melakukan penertiban. Parkir liar yang jelas-jelas mengganggu kelancaran lalu lintas juga wajib ditertibkan. Sementara untuk PKL, pemerintah harus mencarikan solusi dan mengarahkan mereka ke tempat yang layak agar mereka tetap bisa meraih rezeki,” tegas Hardizal.
Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh harus menunjukkan ketegasan jika memang memiliki komitmen dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menegakkan peraturan daerah (Perda).
Menurutnya, penataan kota yang baik harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Jika parkir liar dapat dikelola dengan baik dan tertib, maka hal tersebut juga dapat menjadi salah satu sumber peningkatan PAD bagi daerah.
“Pemkot harus tegas. Kalau memang kita benar-benar berkomitmen dalam peningkatan PAD dan penegakan perda, maka semua bentuk pelanggaran harus ditindak tanpa pengecualian,” ujarnya.
Hardizal berharap ke depan pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat melakukan penataan kota secara lebih terukur, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, tanpa mengorbankan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang.
0Comments