PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao yang melintasi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah bagian konstruksi penahan tebing sungai dilaporkan mengalami kerusakan hingga material jumbo bag hanyut terbawa arus, meskipun pekerjaan tersebut belum genap satu bulan dilaksanakan.
Proyek bernilai kontrak Rp12.987.306.250 atau sekitar Rp12,98 miliar itu dikerjakan PT Ponjen Mas sebagai kontraktor pelaksana di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI).
Berdasarkan informasi dan keluhan masyarakat di kawasan Koto Lua, Kecamatan Siulak Mukai, kerusakan tersebut diduga berkaitan dengan metode pemasangan jumbo bag yang dipertanyakan. Warga menduga pemasangan konstruksi tidak didukung penggalian pondasi yang memadai di sepanjang bantaran sungai.
Akibatnya, sejumlah bagian jumbo bag di sisi kiri dan kanan sungai dilaporkan tergerus dan hanyut terbawa arus air.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena kerusakan yang tidak segera ditangani berpotensi meluas, bahkan mengancam lahan persawahan dan permukiman warga di sekitar aliran Sungai Batang Mera
Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Aliansi Wartawan Kerinci Mudik (AWKM) turun langsung ke lokasi pada Sabtu (21/11/2026) untuk melihat kondisi pekerjaan tanggul tersebut.
Sebagai bagian dari masyarakat dan putra daerah Kerinci, AWKM menilai pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara harus diawasi secara serius agar menghasilkan pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
AWKM meminta BWSS VI tidak hanya melakukan perbaikan terhadap bagian yang rusak, tetapi juga mengevaluasi seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari perencanaan teknis, metode pelaksanaan, kualitas material, volume pekerjaan hingga efektivitas pengawasan.
Sekretaris AWKM, Iwan Efendi, menyayangkan kondisi konstruksi tanggul yang dilaporkan mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah dikerjakan.
Menurutnya, proyek dengan anggaran hampir Rp13 miliar seharusnya dilaksanakan secara profesional, sesuai spesifikasi teknis dan mengutamakan keselamatan masyarakat.
"Kami sangat menyayangkan kondisi ini. Proyek dengan anggaran hampir Rp13 miliar seharusnya menghasilkan konstruksi yang berkualitas dan mampu melindungi masyarakat. Namun, pekerjaan yang belum genap satu bulan justru sudah dilaporkan mengalami kerusakan hingga material jumbo bag hanyut terbawa arus," tegas Iwan.l
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kualitas pembangunan, keselamatan masyarakat, perlindungan lahan pertanian, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
"Jangan sampai pembangunan hanya terlihat bagus di atas kertas, tetapi tidak mampu bertahan menghadapi kondisi sungai. Uang negara bukan untuk dijadikan ajang coba-coba. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan pekerjaan yang benar-benar berkualitas," ujarnya.
Iwan juga mempertanyakan efektivitas pengawasan proyek, khususnya peran konsultan pengawas dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak.
"Kami meminta fungsi pengawasan diperiksa. Apakah seluruh tahapan pekerjaan sudah diawasi secara maksimal? Jangan sampai pengawasan hanya menjadi formalitas administrasi," katanya.
AWKM meminta kontraktor pelaksana, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta tim teknis BWSS VI memberikan penjelasan terbuka sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal penggunaan anggaran negara, AWKM mendesak dilakukannya pemeriksaan teknis dan audit terhadap proyek tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi material, metode konstruksi, dokumen kontrak, serta proses pengawasan di lapangan.
AWKM juga membuka kemungkinan membawa persoalan ini melalui laporan resmi kepada Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi agar dilakukan penelusuran sesuai kewenangan masing-masing.
Iwan menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan adanya kelalaian, ketidaksesuaian spesifikasi, atau penyimpangan anggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum.
"Jangan menunggu tanggul benar-benar jebol dan rumah masyarakat menjadi korban baru semua pihak sibuk mencari alasan. Kami meminta tindakan nyata sekarang, bukan sekadar janji perbaikan," tegasnya.
Ia juga meminta BWSS VI membuktikan kualitas pekerjaan melalui pemeriksaan teknis yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jika pekerjaan memang sudah sesuai spesifikasi, silakan buktikan melalui pemeriksaan terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian yang merugikan negara dan masyarakat, persoalan ini harus ditindaklanjuti secara hukum," tambahnya.
AWKM menegaskan bahwa pengawasan terhadap proyek pemerintah bukan bertujuan menghambat pembangunan, melainkan memastikan anggaran negara digunakan secara tepat, transparan, dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas.
Pembangunan tanggul Sungai Batang Merao semestinya menjadi solusi perlindungan masyarakat dari ancaman erosi dan luapan sungai, bukan justru menimbulkan kekhawatiran akibat kerusakan konstruksi.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari PT Ponjen Mas, konsultan terkait, dan BWSS VI masih diperlukan untuk menjelaskan penyebab kerusakan, kondisi teknis pekerjaan, serta langkah penanganan yang akan dilakukan.
AWKM berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret demi melindungi masyarakat serta memastikan anggaran negara senilai Rp12,98 miliar tersebut tidak terbuang sia-sia.
IWAN EFENDI
Sekretaris Aliansi Wartawan Kerinci Mudik (AWKM)

0Comments