![]() |
PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Pengelolaan Festival Sungai Penuh selama tujuh hari di Lapangan Eks Pemda menuai sorotan. Dugaan ketidaktransparanan pemasukan dari penyewaan stan, sponsor, dan bantuan CSR menjadi perhatian setelah setoran PAD yang disebut hanya Rp3 juta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tarif stan ukuran 3x3 meter mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta, sedangkan ukuran 5x5 meter berkisar Rp5,5 juta hingga Rp6 juta. Selain itu, festival juga mendapat dukungan sponsor dari Toko Mas Garuda, Villa Boekit Diza, PTPN IV Kayu Aro, Ajwa Tour, Bank 9 Jambi, dan Bank BSI, serta bantuan CSR sebesar Rp15 juta dari Wali Kota.
Persoalan ini turut menjadi sorotan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa bersama anggota Komisi III Damrat. Keduanya mengingatkan bahwa pemanfaatan lahan milik pemerintah tetap harus mengikuti ketentuan sewa aset daerah dan peraturan perpajakan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Fery Arisandi mempertanyakan setoran PAD sektor parkir yang disebut hanya Rp1,8 juta selama tujuh hari, meskipun jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 5.000 hingga 8.000 orang
Menyikapi persoalan tersebut, Ketua LSM Petisi Sakti, Marjoni, menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota dan DPRD Kota Sungai Penuh pada Kamis, 26 November 2026.
Marjoni menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan festival yang perlu dibuka secara transparan, terutama terkait pemasukan dan pertanggungjawaban keuangan.
"Kami mempertanyakan potensi pemasukan yang diduga mencapai ratusan juta rupiah, sementara setoran PAD yang disebut hanya Rp3 juta. Walaupun kegiatan tidak menggunakan APBD, lokasi festival berada di atas lahan milik pemerintah yang pemanfaatannya harus mengikuti aturan sewa aset daerah," tegas Marjoni.
Dalam aksi tersebut, LSM Petisi Sakti menyampaikan tuntutan:
Membuka seluruh pemasukan dari sewa stan, sponsor, CSR, dan sumber lainnya.
Mempublikasikan rincian pengeluaran serta sisa dana festival.
Menjelaskan legalitas penunjukan Dewan Kesenian sebagai pelaksana.
Meminta Dinas Pariwisata dan Disperindag memberikan klarifikasi.
Mendesak Inspektorat melakukan audit menyeluruh.
Meminta APH menindaklanjuti apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.
Mengevaluasi pungutan terhadap pedagang kecil sesuai ketentuan.
Marjoni menegaskan, seluruh pemasukan festival harus memiliki laporan dan pertanggungjawaban yang jelas.
"Kami ingin persoalan ini terang benderang. Jika pengelolaannya sudah sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup informasi dari masyarakat," ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana masih perlu memberikan klarifikasi terkait rincian pemasukan, pengeluaran, dan setoran PAD. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan sampai ada hasil pemeriksaan resmi.

0Comments