PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Polemik pengelolaan Festival Sungai Penuh 2026 dalam rangka memeriahkan HUT ke-18 Kota Sungai Penuh terus bergulir. Setelah sebelumnya persoalan penyewaan lapak pedagang yang diduga menghasilkan pendapatan hingga ratusan juta rupiah, sementara setoran ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut hanya Rp3 juta menjadi sorotan, kini sektor parkir turut dipertanyakan.
Kali ini, sorotan datang dari Fery Ariasandi, SE, MM, anggota Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sungai Penuh. Ia mempertanyakan setoran parkir selama pelaksanaan festival yang tercatat hanya sebesar Rp1,8 juta.
Menurut Fery, angka tersebut sulit diterima secara logika apabila dibandingkan dengan potensi jumlah pengunjung yang diperkirakan mencapai 5.000 hingga 8.000 orang selama satu minggu pelaksanaan festival.
“Setoran parkir Festival HUT ke-18 Kota Sungai Penuh untuk PAD hanya Rp1,8 juta. Ini jelas tidak masuk logika jika melihat potensi jumlah pengunjung yang diperkirakan mencapai 5.000 hingga 8.000 orang selama satu minggu pelaksanaan festival. Dengan jumlah pengunjung sebanyak itu, seharusnya potensi pendapatan dari sektor parkir bisa jauh lebih besar. Karena itu, perlu ada penjelasan secara terbuka dan transparan terkait mekanisme pengelolaan serta perhitungan setoran parkir tersebut,” tegas Fery Ariasandi.
Persoalan tersebut turut menjadi perhatian dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sungai Penuh pada Kamis, 19 November 2026.
Fery menilai, pengelolaan festival, baik dari sektor penyewaan lapak maupun parkir, perlu dievaluasi secara menyeluruh. Transparansi mengenai mekanisme penetapan tarif, pengelolaan pendapatan, hingga besaran setoran ke kas daerah harus dibuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi potensi PAD dari setiap kegiatan daerah. Sebab, festival yang digelar menggunakan momentum perayaan hari jadi kota semestinya tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Polemik ini pun semakin memperkuat tuntutan publik agar pihak pelaksana dan pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan dana Festival Sungai Penuh 2026, termasuk pendapatan dari penyewaan lapak dan sektor parkir.
Transparansi menjadi hal penting agar pengelolaan kegiatan daerah dapat dipertanggungjawabkan serta potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak terabaikan.

0Comments