PORTALBUANA.ASIA – Keberadaan perusahaan pers yang menjalankan aktivitas jurnalistik tanpa memenuhi ketentuan legalitas badan hukum perlu menjadi perhatian publik. Pasalnya, setiap perusahaan pers di Indonesia diwajibkan berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) UU Pers. Selain itu, Pasal 12 juga mewajibkan perusahaan pers mencantumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.
Apabila ditemukan media yang diduga menjalankan kegiatan sebagai perusahaan pers tanpa memenuhi ketentuan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
Bahkan, Pasal 18 ayat (3) UU Pers secara tegas mengatur ancaman pidana denda paling banyak Rp100 juta bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12.
Namun, laporan tersebut harus didukung bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak dicantumkannya nomor pengesahan badan hukum pada box redaksi belum otomatis membuktikan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki badan hukum. Pemeriksaan status legalitas perlu dilakukan melalui administrasi resmi Kementerian Hukum.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa belum terdatanya suatu media di Dewan Pers tidak otomatis menjadikan media tersebut ilegal. Dewan Pers melalui Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 telah menjelaskan bahwa pendataan perusahaan pers berbeda dengan kewajiban memiliki badan hukum.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pers juga memiliki dasar hukum. Pasal 17 ayat (2) UU Pers memberikan ruang bagi masyarakat untuk memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum, etika, maupun kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers.
Karena itu, pengawasan terhadap perusahaan pers bukan dimaksudkan untuk membatasi kemerdekaan pers, melainkan mendorong terciptanya ekosistem jurnalistik yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Kebebasan pers merupakan hak yang dijamin undang-undang, tetapi pelaksanaannya tetap harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum dan kode etik jurnalistik.
Pers harus bebas dalam menyampaikan informasi, tetapi perusahaan pers juga wajib memiliki legalitas dan bertanggung jawab atas setiap produk jurnalistik yang dipublikasikan.

0Comments