PBNEW, KERINCI. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu hujan deras telah membuat longsor pinggiran jalan menuju kantor Bupati di Bukit Tengah,akibat tingginya curah hujan di tahun 2020 lalu.
Kala itu, Maya Novefri masih menjabat Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kerinci, dan pernah awak media ini konfirmasi terkait dengan hal tersebut mengatakan, bahwa penanganan lokasi longsor beberapa waktu lalu, di jalan menuju komplek kantor bupati Kerinci Bukit Tengah, butuh dana besar sehingga belum bisa dilaksanakan saat ini.
Karena terjadinya pemangkasan anggaran dalam masa Covid 19, dan akhir kata pada waktu itu, Maya menyampaikan kepada Awak media Portal Buana akan kita anggarkan Tahun depan 2021 dan sudah sudah saya fikirkan pungkas maya saat itu.
“ Dibidang Tanggap darurat tidak mencukupi, jadi kita akan usulkan anggaran penanganan longsor tersebut di tahun 2021, semoga saja bisa dilaksanakan,” katanya.
Saat awak media Ini berada di lokasi pengerjaan Titik longsor tersebut Minggu,26/9/2021 sudah nampak alat berat excavator mulai bekerja dalam pengalian longsor tersebut dan sudah terpasang beberapa tiang pancang dalam kedalaman lebih kurang 15Meter.
Semoga akses jalan tersebut segera selesai dikerjakan dan dapat dilewati secepatnya,dan terimakasih kepada Dinas PUPR kab.Kerinci yang sudah membenahi jalan akses kepekantoran Pemerintah kab.Kerinci.
Terlihat dilokasi pengerjaan tersebut salah satu Pengawas dari Dinas PUPR kab.Kerinci YP,Media ini melihat tidak adanya di pasang Papan Pengerjaan, bukankah sebelum pengerjaan sudah harus di pasang
Pengawas hendaknya memberikan arahan kepada rekanan yang mengerjakan pekerjaan tersebut,hal yang kecil saja terabaikan,bagaimana dengan hal yang lainnya.
Dalam pengerjaan tersebut ternyata Tidak sedikit di anggarkan oleh,Dinas PUPR kab.kerinci 500jt Rupiah yang di kerjakan oleh CV. AZZAH yang Beralamat di Desa Mukai Tengah.
Kita akan cek dan pantau terus dalam pengerjaan tersebut bila nantinya ada kejangalan kejangalan dalam sistim pengerjaan,maka hendaklah dipertangung jawabkan karena banyak mata yang akan melirik pekerjaan tersebut.
Dinas PUPR sudah berupaya memberika anggaran hendaknya dikerjakan sesui dengan juknis karena itu merupakan jalan akses keperkantoran jangan nanti akan menjdi temuan Audit BPK RI pada tahun berikutnya
Seperti yang terjadi pada anggaran TA.2020 yang di audit BPK RI pada 7 mei 2021,masih bayak OPD dan rekanan yang bumgkam yang engan mengembalikan maka akan menjadi sebuah unsur KKN karena sudah merugikan keuangan Negara.(iwan.e:Kabiro Kab.Kerinci dan Kota Sungai Penuh)
