BINTAN- Persoalan ganti rugi lahan di 10 desa di Kabupaten Bintan tidak kunjung Dapat diselesaikan tentu nya ini bukan persoalan yang sepele mengingat mulai dari tahun 1991 sampai 2022 tak bisa diselesaikan, yang menjadi persoalan ganti rugi yang diberikan oleh pihak investor melalui tim pembebasan lahan tidak sesuai yang di terima oleh masyarakat yang memiliki lahan di sepuluh desa di kabupaten Bintan. (30/7/2022)
Sesuai pertemuan perwakilan tokoh masyarakat dengan perwakilan para investor singapura melalui kordinator singapura, Bapak philipio bahwa tanah warga di bayar dengan harga $ 3 dollar dengan kurs Rp 1.300 sampai 1.500 berkisaran 3.900 sampai 4.500 akan tetapi kenyataan di lapangan tim pembebasan lahan hanya di bayar
1.tanah kosong RP 100
2.tanah garapan RP 125
3.tanah turun temurun RP.150
4. Tanah bersertifikat Rp.200
Bahkan ada ganti rugi yang di bayarkan dengan harga Rp 25 per meter, Tapi aneh nya ada 10 masyarakat yang dibayarkan dengan ganti rugi permeter RP 4.000 /M2
Tentu hal ini harus jadi perhatian komisi pemberantasan korupsi ( KPK) RI mengingat ganti rugi yang diserahkan oleh pihak investor kepada tim pembebasan lahan tidak sesuai yang di terima masyarakat.
Kasus pembebasan lahan ini sudah diketahui oleh presiden sebelum nya akan tetapi belum dapat di selesaikan Bahkan perwakilan masyarakat pernah melakukan audensi di komisi 2 DPR RI.
Ketua DPD Benteng jokowi provinsi Kepri Metio sandi saat di temui (29/7/2022) di Tanjung Pinang
" Kasus pembebasan lahan di kabupaten Bintan ini bukan persoalan daerah lagi tapi adalah pesoalan masuk nasional kita lihat adanya penyimpangan dalam pembayaran ganti rugi
Ada pelanggaran hak asasi manusia tehadap para pejuang masyarakat terkait menuntut hak masyarakat dengan di kriminalisasi nya .
" Persoalan ini berlarut larut tidak selesai dan tentu saja pak Jokowi sebagai presiden saat ini yang kita lihat yang mampu menyelesaikan hal ini karena keperhatian nya terhadap pesolan lahan maka dibentuk nya satgas mapia tanah di masa kepemimpinan pak jokowi.
Kita dari benteng jokowi juga membentuk satgas mapia tanah, saya juga sudah hubungi ketua umum benteng jokowi tentang persoalan 9 desa di kabupaten Bintan bukan hanya itu, banyak persoalan sengketa lahan di kabupaten Bintan sampai hari ini belum bisa disesaikan. Kami pun akan temui tokoh tokoh 9 desa ini nantinya dan kita akan temui pimpinan Yayasan Tragedi Lagoi indonesia Ignatius toka solly yang mana beliau selama ini yang mrmperjuangkan permaslahan 9 desa tentu beliau lebih paham persoalan nya.
Kita harapkan juga kepada Gubenur Kepri agar bisa membantu menyelesaikan masalah ini tak mungkin pak Ansar tak tau terkait permasalahan ini mengingat kasus ini terjadi sejak tahun 1991 sampai 2022 tak kunjung selesai yang mana bapak Ansar Ahmat pernah menjabat wakil bupati kepulauan riau bahkan menjabat sebagai bupati Bintan 2 priode tentu permaslahan ini diketahui pak Gubenur kepri Ansar Ahmat, harapan kita mari sama kita selesaikan permasalah ini. Tutupnya(ms)