LINGGA, - Benteng Jokowi propinsi Kepri melalui ketua bidang Mafia tanah DPD Kepri soroti dugaan Mafia tanah di desa Mensanak kecamatan Katang Bidare.( 11/9/2022)
Mapia tanah salah satu program prioritas utama presiden Jokowi langsung tentu sebagai organisasi masyarakat yang memiliki visi misi menyukseskan program pemerintah pusat di daerah, Bejo Kepri minta APH telusuri dugaan Mafia tanah di desa Mensanak.
Ketua DPD Ormas Benteng Jokowi propinsi Kepri saat ditemui di salah satu kedai kopi di tanjung pinang. (11/9/2022).
" Kita harapkan Kapolres dan Kejari telusuri dugaan Mafia tanah di desa Mensanak karena untuk pemerintah pusat sudah perintahkan Kapolri dan Kejagung harus berantas Mapia tanah yang sangat merugikan masyarakat dan negara.
" Kalau tidak dilaksanakan sampai ke tingkat bawah berati jelas tidak menjelaskan intsruksi presiden Jokowi karena itu kami melihat harus adanya evaluasi kinerja Kapolri dan Kejagung agar bisa di terapkan Samapai ke tingkat bawah.
Adapun dugaan Mafia tanah di desa Mensanak adanya dugaan penjualan lahan pada tahun 2019 yang statusnya surat nya disposi tentu hal ini jika benar adanya tindakan upaya Mafia tanah, satu lagi kasus penjualan pulau nyamuk kita minta harus di buka ke publik apa status hukum nya biar masyarakat tau jangan di biarkan saja tutupnya
Ketua umum benteng Jokowi ( Bejo) yang juga kordinator satgas Mafia tanah Nasional saat dihubungi awak media(11/9/2022).
" Kami dari Bejo memang pokus dalam pemberantasan Mafia tanah, ilegal mining ilegal logging dan Mafia bbm tentu gerakan yang dilakukan di Kepri akan terus kami dukung dari pusat usai acara saya dengan beberapa Mentri ini pengurus DPP akan lakukan rapat untuk menindaklanjuti lah ini.
"Untuk ilegal mining atau Tambang ilegal dan ilegal logging saya sangat prihatin dengan kondisi itu selain di Bejo saya juga pegang organisasi dewan kehutanan nasional maka itu dapampak kerusakan lingkungan ini sangat jadi perhatian serius kami untuk BBM subsidi saya akan temui pak Basuki Tjahaja purnama atau Ahok komisaris Pertamina Karena kawan di Kepri juga akan bentuk satgas BBM subsidi.
Untuk Mapia tanah kita akan turun lansung ke Kepri kemukin Oktober mendatang padat nya jadwal kami di DPP tidak bisa kami turun lansung sebenarnya sudah dari Agustus kita mau turun dari DPP tapi belum ada waktu ini sejumlah maslah besar di Kepri yang akan kita dalami.
1. Permasalahan 10 desa di Bintan yang sampai hari ini belum ada kejelasan terkait ganti rugi lahan masyarakat yang dibebaskan oleh Lagoi group.
2. Permasalahan lahan tidur yang banyak di kabupaten Bintan agar bisa di manfaatkan oleh masyarakat dalam ketahanan pangan Nasional pasca pandemi.
3 terkait kerusaka mangrove di pesisir kota Batam oleh ulah oknum pengusaha yang nakal.
4. Terkait marak nya ilegal mining dan peredaran rokok non cukai untuk rokok non cukai kami akan langsung berkoordinasi dengan buk Sri Mulyani Menkeu RI dan untuk tambang kita akan langsung berkoordinasi dengan Mentri ESDM Kita sudah berkoordinasi juga dengan polri Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI.
Mukin ada kegiatan lain seperti loncing Koperasi binaan DPD Kepri dan usaha binaan mukin itu saja ya mas untuk lebih lanjutnya kami akan sampai setelah kedatangan kami ke kepri baik langkah langkah mauapuan hasil nya natik tentu nya semua nya akan kami laporkan ke pak presiden Jokowi langsung ntik nya. Tutup nya(ms)
0 Comments