PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Dugaan tindakan tidak pantas yang menyeret nama oknum Kepala Desa Koto Panjang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, menjadi sorotan publik dan memicu keresahan di tengah masyarakat. Isu ini mencuat setelah seorang bidan desa dilaporkan tidak masuk kerja selama beberapa hari tanpa keterangan resmi kepada warga.
Ketidakhadiran tenaga kesehatan tersebut awalnya menimbulkan tanda tanya, mengingat peran bidan desa sangat vital dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Pelayanan ibu hamil, balita, hingga pasien lansia disebut ikut terdampak akibat absennya bidan tersebut.
Seiring berjalannya waktu, beredar informasi bahwa alasan ketidakhadiran itu diduga berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan oknum kepala desa. Kabar ini kemudian sampai ke pihak kecamatan dan menjadi perhatian serius.
Camat Depati Tujuh disebut telah meminta klarifikasi langsung kepada bidan desa terkait ketidakhadirannya. Dalam penuturannya, bidan tersebut mengaku merasa tidak nyaman atas perlakuan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa. Ia menyampaikan bahwa peristiwa itu terjadi pada sore hari saat kondisi kantor dalam keadaan sepi.
Menurut informasi yang dihimpun, saat itu hanya terdapat bidan desa dan kepala desa di dalam ruangan kantor. Ketika hendak pulang, bidan tersebut mengaku mengalami perlakuan yang membuatnya merasa tertekan dan tidak aman. Peristiwa itulah yang disebut menjadi awal dari rasa takut dan trauma yang dialaminya.
Sejak kejadian tersebut, bidan desa dikabarkan mengalami tekanan psikologis dan memilih untuk tidak masuk kantor untuk sementara waktu. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga berimbas pada pelayanan publik di desa.
Isu dugaan pelecehan ini dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut dan menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Sebagian warga menyatakan keprihatinan dan berharap persoalan ini segera ditangani secara serius dan profesional. Mereka menilai, apabila benar terjadi pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat juga mengingatkan agar semua pihak tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepala desa terkait dugaan tersebut. Belum diketahui pula apakah yang bersangkutan telah dimintai klarifikasi secara resmi oleh pihak kecamatan atau instansi terkait.
Pihak kecamatan dikabarkan tengah melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi guna memastikan kebenaran kabar yang beredar. Langkah ini dinilai penting untuk menghindari simpang siur informasi yang berpotensi memperkeruh suasana.
Warga berharap adanya transparansi dan keterbukaan dalam penanganan kasus ini. Mereka juga meminta agar korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan, serta proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan adil.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga etika dan profesionalitas dalam lingkungan pemerintahan desa, terutama dalam relasi kerja antara pimpinan dan staf. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, demi menjaga marwah pemerintahan desa dan kepercayaan publik.
0Comments