PORTALBUANA.ASIA KERINCI . Dari hasil Laporan dari masyarakat yang merasa jatah Pupuk kelompok nya tidak di berikan oleh kios pupuk yang di ...
PORTALBUANA.ASIA KERINCI. Dari hasil Laporan dari masyarakat yang merasa jatah Pupuk kelompok nya tidak di berikan oleh kios pupuk yang di duga hilang entah ke mana jatah kelompok tersebut, sehingga merasa di rugikan dan harus membeli pupuk untuk kebutuhan pertanian harus degan harga yang lebih mahal papar sumber ke awak media ini.
Selanjut nya awak media bersama LSM mencari informasi pada salah satu kios Pupuk yang di sampaikan oleh Sumber namun tidak bisa di temui pemilik dari pada Kios Pupuk yang berinisial AG, yang kios beralamat jalan raya menuju ke sulak Kecil.
Sehingga mebuat salah satu warga yang merasa di rugikan meminta kepada awak media dan LSM untuk mengusut tuntas hal ini dan melaporkan Kios Pupuk yang nakal yang memainkan Pupuk bersubsidi, salah satu Ketua DPD LSM Petisi Sakti Iwan.e, menanggapi serius apa yang di disampaikan oleh masyarakat, kita akan croscek kios pupuk yang lain dan tentang hal yang ini akan segera kita laporkan kepihak hukum setelah kita meminta keterangan dari pada kelompok tani yang tertera pada E- RDKK, kios pupupk yang seperti ini harus di berikan pelajaran agar menjadi contoh untuk kios Pupuk yang lainya.
Sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 huruf (b) juncto Pasal 1 sub 3 (e) Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan/atau Pasal 21 ayat 1 Jo Pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan/atau Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan/atau Jo Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Jo Pasal 8 ayat 1 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan dan/atau Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan dan/atau Pasal 263 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 2 dan/atau 3 dan/atau 5 ayat 1 dan/atau 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Dengan Ancaman hukuman di atas 6 tahun penjara,"
Diduga kuat hal ini pelaku memanfaatkan dengan modus memalsukan data, data-data para penerima-penerima pupuk bersubsidi tersebut. Kemudian, setelah pupuk didapat maka oleh para pelaku dijual kepada yang bukan berhak, dengan harga di atas rata-rata," papar sumber.
Ini sudah lama hampir satu tahun kami tidak mendapatkan pupuk bersubsidi pada hal E-RDKK kami ada pada kios pupuk tersebut,kami mintak segera untuk di tindak lanjuti agar menjadi contoh untuk kios Pupuk yang lainya
Dengan adanya laporan dari pihak masyarakat maka kita akan minta izin di cabut dan di proses hukum kebenaran akan terungkap setelah adanya proses yang berjalan.
(Tim).