PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Sejumlah tenaga honorer di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kerinci mengeluhkan adanya pungutan liar saat pencairan gaji. Di tengah beban kerja dan keterbatasan ekonomi, mereka harus merogoh kocek hingga Rp50 ribu hanya untuk mencairkan hak mereka.
Menurut keterangan salah seorang honorer yang meminta identitasnya dirahasiakan, pungutan tersebut diberlakukan saat pencairan gaji untuk periode tiga bulan terakhir, tepatnya sepekan sebelum Lebaran. Pungutan itu diklaim sebagai "biaya pencairan".
“Sudah tiga bulan kami menunggu gaji, begitu cair malah harus bayar Rp50 ribu dulu. Kalau tidak bayar, gaji tidak bisa diambil,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tak hanya itu, honorer yang bertugas di rumah dinas bupati dan sekda bahkan dikenakan pungutan lebih besar, yakni Rp100 ribu. Uang tersebut, disebutkan, terbagi untuk biaya pencairan honorarium dan insentif.
“Kami sudah mengabadikan bukti pungutan ini lewat video. Kami merasa hak kami dipersulit, padahal kami bekerja siang malam, bahkan di hari libur," tambahnya. Para honorer juga mendesak agar Kepala Satpol PP Kerinci segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum operator yang diduga melakukan pungutan tersebut.
Keluhan serupa datang dari tenaga honorer lain. Mereka mengaku terpaksa membayar karena kebutuhan menjelang Lebaran. "Mau bagaimana lagi, kita butuh uang. Terpaksa ikut saja," ungkap seorang honorer lainnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Kerinci menyatakan belum mengetahui adanya pungutan tersebut. Melalui pesan WhatsApp, ia menyampaikan akan melakukan konfirmasi lebih lanjut. "Saya tidak tahu soal pungutan itu. Nanti akan kita cek," jawabnya singkat.
Para tenaga honorer berharap aparat berwenang segera mengusut dugaan pungutan liar ini dan memastikan ke depan proses pencairan gaji berjalan lebih transparan tanpa adanya beban tambahan yang tidak semestinya mereka tanggung. ( Iwan Efendi)
0 Comments