PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang dibangun di 16 desa dan 3 kecamatan di Kota Sungai Penuh menuai sorotan. Keberadaannya dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bahkan disebut hanya membebani anggaran dana desa.
Beberapa bulan lalu, LSM Pedas bersama perwakilan kepala desa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Sungai Penuh. Dalam orasinya, Supriadi selaku perwakilan kepala desa menyampaikan bahwa selama dua tahun terakhir, TPS3R tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ia mendesak agar pengelolaan TPS3R dialihkan sepenuhnya ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Aksi yang di gelar LSM pedas bersama perwakilan kepala desa telah di tayangkan melalui PBN TV https://youtu.be/uyUJkfL34fc?si=aAIKhyac9al-jo1G
Apa yang disuarakan LSM pedas dan perwakilan desa dalam aksi demo tersebut berbanding terbalik dengan pemerintah kota sungai penuh. Dimana pemerintah akan mengaktifkan kembali TPS3R untuk mengatasi polemik yang turut berkaitan dengan permasalahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) RPT.
Sebagaimana dikutip dari pemberitaan media" https://inbrita.com/wako-alfin-prihatin-longsor-sungai-ning-16-tps3r-diaktifkan/"
Dalam pemberitaan tersebut walikota Alpin menyebutkan bahwa Setiap malam berdiskusi di rumah dinas bersama tokoh masyarakat dan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan TPA RPT.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Sungai Penuh akan kembali mengoperasikan 16 TPS3R yang tersebar di desa dan kecamatan dengan regulasi baru. Selain itu, pemerintah juga mempercepat koordinasi terkait rencana pembangunan TPA regional.
“InsyaAllah dalam waktu dekat, seluruh TPS3R akan diaktifkan kembali dengan sistem pengelolaan yang lebih baik. Kami juga telah menginstruksikan Dinas PU untuk segera menangani dampak longsor dan mempersiapkan pembangunan tanggul beton,” tambahnya.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek dan menengah dalam mengatasi krisis pengelolaan sampah di Kota Sungai Penuh.
0 Comments