PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Jakarta, 5 Juni 2025 – Bupati Kerinci, Monadi, melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/6/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan layanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, termasuk Kabupaten Kerinci yang masih menghadapi tantangan geografis.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung transformasi sistem kesehatan nasional. Turut hadir sejumlah kepala daerah dari Provinsi Jambi, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Kerinci, Hemendizal, bersama staf teknis, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Monadi secara langsung menyampaikan aspirasi masyarakat Kerinci kepada Menteri Kesehatan, terkait kebutuhan mendesak di sektor kesehatan.
“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa Kerinci masih sangat membutuhkan pembangunan rumah sakit, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pemerataan akses layanan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan,” tegas Monadi.
Ia juga menambahkan, meskipun Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengupayakan peningkatan layanan dasar melalui sejumlah program strategis, namun dukungan dari pemerintah pusat tetap sangat dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur dan sumber daya kesehatan di daerah.
“Kami berharap akan ada langkah konkret dari Kementerian, mulai dari penambahan tenaga kesehatan, pembangunan rumah sakit, hingga penguatan program promotif dan preventif yang menyentuh langsung masyarakat,” lanjutnya.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah. Menteri Kesehatan RI menyambut baik masukan yang disampaikan dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.
Kehadiran Bupati Monadi dalam forum strategis ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam memperjuangkan hak masyarakat atas layanan kesehatan yang layak dan merata. Aspirasi ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi daerah tertinggal.
0 Comments