PORTALBUANA.ASIA, KERINCI - Penahanan sembilan tersangka secara berturut-turut dalam kasus dugaan korupsi Pokok Pikiran (Pokir) Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perhubungan Kerinci Tahun Anggaran 2023 menjadi sinyal tegas bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh tidak main-main dalam membongkar skandal korupsi berjemaah ini.
Kesembilan tersangka yang digiring ke Rutan dengan mengenakan rompi tahanan pink, menurut Ketua LSM Semut Merah, Aldi, hanyalah pintu awal menuju pengungkapan aktor intelektual di balik kasus ini. Aldi menyebut, Pokir bukanlah program yang bisa berjalan tanpa campur tangan legislatif.
“Jangan sampai hanya pelaksana teknis dan staf bawah yang dikorbankan. Ini harus dibuka terang-benderang. Karena dari awal hingga akhir, program Pokir tidak akan bisa jalan tanpa restu dan arah dari dewan. Ini sudah bukan rahasia lagi, bahkan publik di akar rumput pun tahu,” tegas Aldi.
Lebih lanjut, Aldi menyoroti adanya pola yang terjadi di banyak daerah, di mana oknum anggota dewan kerap memainkan peran ganda: sebagai pengatur, pengawas, bahkan pelaksana proyek melalui kroni mereka.
“Kami menduga kuat, ada oknum anggota dewan yang menerima fee dari kontraktor. Bahkan ada yang mengarahkan siapa yang harus mengerjakan paket. Kalau kerugian negara sampai Rp2,7 miliar, masa iya uang sebanyak itu hanya berputar di tukang ketik surat dan pengantar dokumen?” sindirnya tajam.
Aldi menyampaikan harapannya agar Kejaksaan tidak ragu memanggil dan memeriksa unsur pimpinan dewan, ketua fraksi, dan ketua komisi yang dianggap punya peran strategis dalam pengesahan hingga pengaturan pelaksanaan Pokir.
“Kalau Kejari berani membongkar sampai ke akar, ini bisa jadi sejarah baru di Kerinci. Masyarakat sudah muak dengan pola-pola lama. Jangan lagi rakyat dibodohi dengan pembangunan yang hanya jadi bancakan oknum elit,” katanya penuh semangat.
Menurut Aldi, seluruh proses Pokir PJU 2023 yang terdiri dari 41 paket proyek patut dipertanyakan secara menyeluruh, termasuk siapa yang mengatur, siapa yang memecah paket, dan siapa yang memanen keuntungan di balik layar.
“Pokir itu bukan sekadar proyek. Ini simbol bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan dengan cara yang sistemik. Maka, kami mendesak Kejari untuk tidak berhenti hanya pada nama-nama kecil. Bongkar semuanya, siapapun itu, termasuk jika ada unsur pimpinan DPRD yang ikut bermain,” tegas Aldi dengan suara meninggi.
LSM Semut Merah, lanjutnya, akan terus mengawal jalannya proses hukum dan memberikan data tambahan apabila diperlukan oleh penyidik.
“Kami siap mendukung penuh Kejari. Jangan takut, rakyat ada di belakang kalian. Jangan biarkan kasus ini berhenti di meja tahanan, tapi harus dibawa ke ruang sidang dengan aktor utamanya ikut duduk di kursi pesakitan,” tutup Aldi yang saat itu didampingi beberapa anggota LSM.
