PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Kasus dugaan tindak kekerasan yang melibatkan seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh terus menuai sorotan tajam dari publik. Perkembangan terbaru justru menambah polemik, setelah oknum Kabid yang disebut-sebut berinisial DTH itu dikabarkan memberikan bantahan melalui media lain yang dinilai tidak memahami secara utuh kronologis kejadian maupun kondisi korban.
Langkah tersebut memicu pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai, penyampaian klarifikasi yang tidak berdasarkan fakta menyeluruh justru berpotensi menyesatkan opini publik serta memperkeruh suasana. Di sisi lain, korban dan saksi-saksi disebut belum sepenuhnya diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan secara terbuka.
Seiring dengan itu, desakan terhadap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin menguat. Publik menilai APIP memiliki peran penting dan strategis dalam mengungkap fakta sebenarnya secara objektif dan profesional, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Pengamat hukum, Dr. Kurniadi Aris, SH, MH, MM, CPLA, CCFCS, menegaskan bahwa proses pemeriksaan dalam kasus seperti ini tidak boleh dilakukan secara parsial atau sepihak. Menurutnya, pendekatan yang komprehensif menjadi kunci agar kebenaran dapat terungkap secara utuh.
“Kalau ingin objektif dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, APIP tidak cukup hanya memanggil terduga pelaku. Korban, saksi-saksi di lokasi, hingga pihak pengelola tempat kejadian juga harus dimintai keterangan. Dari sana baru bisa disusun kronologi yang sebenarnya,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga mengingatkan bahwa pemeriksaan yang hanya bertumpu pada satu sumber, apalagi dari pihak terduga pelaku, sangat berisiko menimbulkan bias dan berpotensi menutupi fakta yang sesungguhnya. Dalam kasus dugaan kekerasan, posisi korban dan saksi menjadi elemen krusial yang tidak bisa diabaikan.
Lebih lanjut, Kurniadi menilai bahwa sikap lamban, bahkan terkesan pasif dari pihak terkait, dapat berdampak serius terhadap kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa kasus ini bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan telah menyentuh integritas dan marwah institusi pemerintah daerah.
“Ini menyangkut nama baik pemerintah daerah. Jika APIP tidak bergerak cepat dan transparan, maka publik bisa menilai ada ketidakseriusan dalam penegakan disiplin dan pengawasan internal. Ini berbahaya bagi kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Ia pun mendorong agar APIP segera mengambil langkah konkret dengan membentuk tim pemeriksa independen yang bertugas melakukan klarifikasi menyeluruh, pemeriksaan etik, serta penelusuran dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, proses ini harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Tidak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka hasilnya harus segera diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Sungai Penuh maupun pihak Inspektorat terkait langkah konkret yang akan diambil dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Kondisi ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa penanganan kasus berjalan lambat.
Di tengah situasi tersebut, masyarakat kini menaruh harapan besar kepada APIP untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, independen, dan berani. Transparansi dan ketegasan dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.
Publik pun menunggu, apakah APIP akan benar-benar hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan, atau justru memilih diam di tengah derasnya tekanan dan sorotan yang terus menguat.
0Comments