PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Polemik penyaluran bantuan Bedah Rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari pokok pikiran (Pokir) anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mencuat di Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh.
Persoalan ini bermula setelah salah satu warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan bedah rumah dibatalkan karena dinilai tidak layak menerima bantuan tersebut. Menindaklanjuti pembatalan itu, pengurus DPC PDI-P Kota Sungai Penuh kemudian bergerak mencari calon pengganti yang dianggap lebih layak dan benar-benar membutuhkan bantuan perbaikan rumah.
Namun, calon pengganti yang diajukan DPC PDI-P Kota Sungai Penuh justru ditolak oleh tim BSPS dengan alasan kondisi rumah yang diajukan hanya mengalami kerusakan ringan. Penolakan tersebut memunculkan tanda tanya dan menjadi perhatian serius pengurus partai, sebab kondisi rumah warga yang diusulkan dinilai jauh dari kata layak huni.
Untuk memastikan secara langsung kondisi rumah yang dimaksud, Bendahara DPC PDI-P Kota Sungai Penuh, Nurhadia, turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi rumah warga di Desa Koto Renah.
Dari hasil survei lapangan tersebut, Nurhadia mengaku sangat prihatin melihat kondisi rumah warga yang diajukan sebagai penerima bantuan pengganti. Ia menilai rumah tersebut sangat layak menerima bantuan bedah rumah karena kondisi bangunan sudah memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Setelah saya turun langsung dan melihat kondisi rumah warga tersebut, menurut saya rumah ini sangat layak menerima bantuan bedah rumah. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa rumah warga yang lolos dan sudah diterima sebagai penerima bantuan, kondisi rumah ini jauh lebih memprihatinkan,” tegas Nurhadia.
Ia menjelaskan, kondisi fisik rumah terlihat mengalami banyak kerusakan pada bagian dinding, lantai hingga atap rumah yang dinilai sudah tidak layak untuk ditempati secara nyaman dan aman oleh penghuninya. Karena itu, pihaknya merasa heran apabila rumah tersebut dikategorikan hanya mengalami rusak ringan.
Menurut Nurhadia, program BSPS seharusnya benar-benar menyasar masyarakat kurang mampu yang tinggal di rumah tidak layak huni, bukan justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat akibat adanya penilaian yang dianggap tidak objektif.
“Kami berharap proses verifikasi dilakukan secara transparan dan objektif. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Program ini adalah program kerakyatan yang harus tepat sasaran,” ujarnya lagi.
Ia juga meminta pihak terkait untuk kembali melakukan pengecekan lapangan secara menyeluruh agar tidak muncul dugaan ketidakadilan dalam penetapan penerima bantuan bedah rumah di wilayah tersebut.
Masyarakat sekitar pun berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari pihak terkait, sehingga bantuan bedah rumah yang bersumber dari aspirasi rakyat benar-benar dapat dirasakan oleh warga yang membutuhkan dan tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan.
0Comments