TSMlBUr7GfOlGSG8TpC0TSd9
Light Dark
Diduga Pungli di RSUD MH Thalib, LSM GASAK Demo Kantor WaliKota  Desak Debi Dinonaktifkan

Diduga Pungli di RSUD MH Thalib, LSM GASAK Demo Kantor WaliKota Desak Debi Dinonaktifkan

Dilduga Pungli di RSUD MH Thalib, LSM GASAK Demo Kantor WaliKota Desak Debi Dinonaktifkan
Table of contents
×


PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) d calon perawat serta mahasiswa magang di RSUD MHA Thalib Kota Sungai Penuh memicu gelombang protes keras dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GASAK. Massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Sungai Penuh, menuntut pemerintah daerah segera turun tangan dan mengusut tuntas berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di rumah sakit milik pemerintah tersebut.


Dalam aksi tersebut, massa menurut agar dugaan pungli yang disebut telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir dibiarkan begitu saja. Para demonstran menilai persoalan tersebut telah mencederai dunia kesehatan terutama bagi calon tenaga kesehatan serta mahasiswa yang ingin menjalani praktik kerja lapangan maupun magang di RSUD MHA Thalib.


LSM GASAK secara tegas mendesak Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk menonaktifkan Debi yang sebelumnya menjabat Direktur RSUD MHA Thalib dan kini telah dipindahkan menjadi Direktur RS H Bakri. Mereka menilai, selama lebih kurang dua tahun kepemimpinan Debi di RSUD MHA Thalib, diduga terjadi pembiaran terhadap praktik pungutan biaya praktik bagi mahasiswa maupun calon tenaga kesehatan yang ingin masuk dan menjalani aktivitas di rumah sakit tersebut.


Tidak hanya itu, dalam orasinya massa juga meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah staf bagian Diklat RSUD MHA Thalib, yakni Kasri, Feni dan Een, yang disebut-sebut mengetahui alur serta mekanisme pelaksanaan praktik mahasiswa dan kerja sama pendidikan di rumah sakit tersebut.


Menurut LSM GASAK, dugaan pungli tersebut tidak bisa dianggap persoalan kecil karena menyangkut integritas pelayanan publik dan dunia pendidikan kesehatan. Mereka menduga terdapat kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah universitas dan sekolah tinggi ilmu kesehatan (STIKES), baik yang berada di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, maupun dari luar daerah seperti Universitas Syedza Saintika Padang, Sumatera Barat.


“Kalau benar ada pungutan di luar aturan terhadap mahasiswa magang maupun calon perawat, maka ini sudah sangat memprihatinkan. Dunia pendidikan kesehatan jangan dijadikan ladang bisnis,” teriak salah satu orator dalam aksi tersebut.


Massa menilai pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap berbagai keluhan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Dugaan pungli yang menyeret institusi pelayanan kesehatan daerah dinilai dapat merusak citra pemerintah serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan di Kota Sungai Penuh.


Dalam aksi itu, para demonstran akhirnya diterima untuk melakukan audiensi oleh Asisten III Setda Kota Sungai Penuh, M. Rasyid. Namun, pertemuan yang berlangsung antara pihak pemerintah dan perwakilan massa disebut belum menghasilkan titik terang terkait tuntutan yang disampaikan.


LSM GASAK mengaku kecewa karena dalam audiensi tersebut belum ada sikap tegas dari pemerintah terkait tuntutan penonaktifan pejabat yang disebut dalam aksi maupun langkah konkret pengusutan dugaan pungli tersebut.


“Kami datang bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi meminta tindakan nyata. Jangan sampai dugaan pungli ini dibiarkan menguap tanpa proses hukum yang jelas,” tegas perwakilan massa usai audiensi.


Karena belum adanya kejelasan dan langkah konkret dari pemerintah daerah, LSM GASAK memastikan akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Mereka menyatakan siap melaporkan dugaan pungli di RSUD MHA Thalib kepada aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh.


LSM GASAK juga meminta aparat penegak hukum mengusut seluruh aliran dana yang diduga berkaitan dengan biaya praktik mahasiswa, perekrutan tenaga kesehatan, hingga kerja sama dengan sejumlah kampus dan institusi pendidikan kesehatan.


Aksi demonstrasi tersebut menjadi perhatian masyarakat yang berharap pemerintah daerah maupun aparat hukum dapat bersikap transparan dan profesional dalam menangani dugaan persoalan di RSUD MHA Thalib. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak RSUD MHA Thalib maupun pihak yang disebut dalam aksi terkait tudingan yang disampaikan massa demonstran.

0Comments