PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram atau yang dikenal sebagai “gas melon” terus menghantui masyarakat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sejak pertengahan Ramadan 1447 Hijriah. Hingga Selasa (24/03/2026), kondisi tersebut belum menunjukkan tanda-tanda membaik, bahkan masih berlanjut pasca Idul Fitri dan memicu keresahan luas di tengah warga.
Di lapangan, masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan gas subsidi tersebut. Kalaupun tersedia di tingkat pengecer, harga yang ditawarkan jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak tanggung-tanggung, harga gas 3 Kg kini menembus angka Rp50 ribu per tabung.
“Sudah susah didapat, kalaupun ada harganya sangat mahal, sampai Rp50 ribu. Ini sangat memberatkan kami,” keluh salah seorang warga.
Kondisi ini semakin menekan masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan rumah tangga yang sangat bergantung pada gas subsidi untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, lonjakan harga ini dinilai menambah beban hidup warga.
Ironisnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Kerinci maupun Pemerintah Kota Sungai Penuh, dalam mengatasi persoalan tersebut. Minimnya operasi pasar, lemahnya pengawasan distribusi, serta tidak adanya tindakan tegas terhadap dugaan penimbunan dan permainan harga menjadi sorotan tajam publik.
Sejumlah warga juga menilai aktivitas pemerintah menjelang Ramadan dan Idul Fitri terkesan sebatas formalitas. Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan dinilai tidak menyentuh akar persoalan, karena hanya berfokus pada kondisi pasar, bukan pada jalur distribusi di tingkat agen dan pangkalan yang diduga menjadi titik rawan penyimpangan.
“Masyarakat butuh solusi nyata, bukan sekadar sidak seremonial. Yang harus diawasi itu distribusinya, dari agen sampai ke pangkalan,” ujar warga lainnya.
Masyarakat pun mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kerinci bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk segera turun tangan secara serius. Mereka diminta melakukan pengawasan ketat, menertibkan distribusi, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.
Jika tidak segera diatasi, kelangkaan gas elpiji subsidi ini dikhawatirkan akan terus berlarut-larut dan semakin menyengsarakan masyarakat kecil yang menjadi pihak paling terdampak. Publik kini menunggu keberpihakan nyata pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok tersebut. WN
0Comments