PORTALBUANA.ASIA,SUNGAI PENUH – Polemik dugaan keterlibatan perangkat desa dalam aktivitas politik praktis kembali mencuat di Kota Sungai Penuh. Kali ini, sorotan tertuju pada salah satu perangkat Desa Koto Tangah, Kecamatan Pesisir Bukit, yang disebut-sebut merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini,
seorang perangkat desa bernama Fanter, yang menjabat sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan di Desa Koto Tangah, diduga juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pesisir Bukit dari Partai Golkar. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait netralitas perangkat desa dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa rangkap jabatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan yang mengatur tentang larangan perangkat desa terlibat dalam politik praktis. Sebagaimana diketahui, perangkat desa dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak dalam kegiatan politik demi menjaga profesionalitas serta kepercayaan publik.
Namun demikian, Kepala Desa Koto Tangah membantah keras informasi tersebut. Saat dikonfirmasi oleh media ini melalui pesan WhatsApp, ia menegaskan bahwa kabar mengenai Fanter yang disebut sebagai perangkat desa sekaligus pengurus partai politik tidak benar..
“Itu tidak benar. Fanter bukan perangkat desa seperti yang diberitakan,” tegas Kepala Desa dalam keterangannya singkat.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh yang bersangkutan. Saat dikonfirmasi, ia menegaskan bahwa dirinya tidak termasuk sebagai perangkat Desa Koto Tangah. “Saya bukan perangkat Desa Koto Tangah,” ujarnya. Sementara itu, Master saat dikonfirmasi juga menyampaikan bahwa dirinya tidak termasuk perangkat Desa Koto Tangah dan menyatakan pengurus PK Golkar Pesisir Bukit.tahun 2022 2027. “ Saya bukan perangkat desa Koto Tangah dan memang di PK Pesisir Bukit,” ungkapnya singkat.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya menjaga netralitas aparatur desa, terutama menjelang dinamika politik yang kerap meningkat di berbagai daerah. Masyarakat pun diharapkan tetap bijak dalam menyikapi informasi serta menunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang.
Kalau mau, saya juga bisa bantu buatkan versi
0Comments