PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi antara Polres Kerinci, instansi terkait, serta para pemilik SPBU di wilayah Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, langkah konkret mulai dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sekaligus mengurai antrean panjang kendaraan yang kerap memicu kemacetan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketertiban distribusi BBM bersubsidi, Polres Kerinci menempatkan dua personel di SPBU Pelayang Raya untuk melakukan pengamanan dan pengawasan secara langsung. Kehadiran petugas kepolisian tersebut bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan, mencegah penyimpangan, serta mengawasi kemungkinan adanya praktik mafia BBM yang merugikan masyarakat dan negara.
Selain melakukan pengamanan di lokasi, personel yang bertugas juga melakukan pengecekan barcode kendaraan dan pengawasan terhadap setiap transaksi BBM bersubsidi guna memastikan distribusinya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Direktur SPBU Pelayang Raya, Sya'diah, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan tegas yang dilakukan Polres Kerinci dalam mengawal pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
"Kami mengapresiasi langkah Polres Kerinci yang telah menempatkan personel di SPBU Pelayang Raya untuk melakukan pengawasan dan pengamanan. Kehadiran petugas kepolisian tidak hanya memberikan rasa aman bagi petugas dan konsumen, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan nyata agar penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran," ujar Sya'diah.
Menurutnya, persoalan antrean panjang dan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi selama ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, pengawasan langsung di lapangan dinilai menjadi langkah efektif dalam menciptakan ketertiban dan transparansi distribusi BBM.
"Dengan adanya pengawasan langsung dari kepolisian, kami optimistis berbagai praktik yang berpotensi merugikan masyarakat dapat diminimalisir. Pengecekan barcode kendaraan serta pengawasan terhadap setiap transaksi menjadi langkah penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," katanya.
Sya'diah menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan tata kelola distribusi BBM subsidi yang lebih baik.
"Sebagai pengelola SPBU, kami berkomitmen mendukung upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan distribusi BBM yang tertib, transparan, dan akuntabel. Harapan kami, sinergi yang terjalin antara kepolisian, pemerintah daerah, Pertamina, dan pihak SPBU dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta menghilangkan berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam penyaluran BBM bersubsidi," ungkapnya.
Ia juga berharap langkah pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mengurangi antrean kendaraan dan menutup ruang bagi oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan BBM subsidi untuk kepentingan pribadi.
"Yang paling penting, masyarakat dapat memperoleh haknya dengan mudah, nyaman, dan tanpa harus terjebak antrean panjang akibat ulah oknum yang menyalahgunakan BBM bersubsidi. Kami siap bersinergi untuk menjaga agar distribusi BBM di Kerinci dan Sungai Penuh berjalan lebih tertib dan tepat sasaran," tutup Sya'diah.
Dengan adanya pengawasan langsung dari kepolisian di SPBU Pelayang Raya, diharapkan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci semakin tertib, lancar, serta terbebas dari berbagai praktik penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat luas.
0Comments