PORTALBUANA ASIA, SUNGAI PENUH - Di tengah pesatnya perkembangan media digital, legalitas perusahaan pers menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Setiap perusahaan media yang menjalankan kegiatan jurnalistik harus memiliki identitas badan hukum yang jelas serta mengedepankan transparansi kepada masyarakat.
Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Sementara Pasal 12 UU Pers mengatur kewajiban perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.
Selain itu, Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers mengatur standar kelembagaan perusahaan pers, termasuk ketentuan pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum.
Dalam Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023, Dewan Pers menjelaskan bahwa perusahaan pers yang memenuhi persyaratan berbadan hukum Indonesia dan menjalankan kegiatan jurnalistik secara teratur dapat disebut sebagai perusahaan pers secara legal formal, meskipun belum terdata di Dewan Pers.
Dewan Pers juga menegaskan bahwa pendaftaran dan pendataan perusahaan pers merupakan dua hal berbeda. Pendataan dilakukan untuk mendukung terciptanya perusahaan pers yang kredibel, profesional, sehat, mandiri, dan independen.
Karena itu, pengelola media online perlu memperhatikan kelengkapan identitas perusahaan pada halaman Box Redaksi website masing-masing. Informasi tersebut setidaknya memuat nama perusahaan, alamat redaksi, nama penanggung jawab, pimpinan redaksi, serta identitas badan hukum.
Dokumen pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum (Kemenkum) juga perlu ditampilkan atau disediakan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan transparansi kepada publik.
Kelengkapan legalitas tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan pers dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Masyarakat berhak mengetahui siapa pengelola media dan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap produk pemberitaan. Keterbukaan ini juga memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam menyampaikan hak jawab, hak koreksi, maupun pengaduan terhadap pemberitaan.
Oleh karena itu, seluruh pengelola media online diharapkan memastikan legalitas badan hukum dan kelengkapan identitas redaksi ditampilkan secara transparan pada website masing-masing.
Pers yang profesional tidak hanya dituntut cepat dan kritis dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus taat terhadap ketentuan hukum, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, serta bertanggung jawab kepada publik.

0Comments