PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Sungai Penuh tanggal 8 / 11 / 2026 dan HUT Kabupaten Kerinci 9/11/2026. Yang akan di hadiri gubernur Jambi Al Haris. LSM Petisi Sakti bersama gabungan aktivis Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menyatakan sikap menolak kedatangan Gubernur Jambi, Al Haris.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, LSM Petisi Sakti bersama gabungan aktivis berencana menggelar aksi pada 7 hingga 10 November 2026. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi, yakni Kantor DPRD Kota Sungai Penuh dan Kantor DPRD Kabupaten Kerinci.
Selain menggelar aksi, massa juga berencana memasang spanduk penolakan di 20 titik strategis, mulai dari perbatasan Desa Muara Imat, Kecamatan Batang Merangin, perbatasan Sumatera Barat di Desa Air Terjun, Kecamatan Kayu Aro, hingga sejumlah titik di wilayah Kota Sungai Penuh.
Dalam aksi tersebut, mereka mendesak Gubernur Jambi memberikan penjelasan secara terbuka terkait pemerataan pembangunan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan, di antaranya meminta Gubernur menjelaskan realisasi pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir untuk kedua daerah tersebut.
Mereka juga mempertanyakan persentase alokasi anggaran yang dikucurkan bagi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dari total APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2026 dan 2027.
Tak hanya itu, massa turut menyoroti perhatian Pemerintah Provinsi Jambi terhadap penanganan bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Mereka meminta penjelasan mengenai bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Persoalan sektor pariwisata juga menjadi sorotan. Menurut mereka, Kerinci selama ini dikenal sebagai salah satu ikon wisata Provinsi Jambi. Namun, kondisi destinasi wisata dinilai masih banyak bergantung pada kemampuan APBD kabupaten. Karena itu, mereka mempertanyakan sejauh mana kontribusi dan perhatian pemerintah provinsi dalam mendukung pengembangan pariwisata Kerinci.
Koordinator aksi, Harmo Karimi, mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar pemerintah provinsi lebih memperhatikan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Pihaknya menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan anggaran, pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, serta dukungan pengembangan sektor pariwisata.
Bahkan, mereka menyatakan apabila Gubernur Jambi tidak mampu memberikan penjelasan yang transparan serta tidak dapat menjamin pemerataan pembangunan bagi Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, maka yang bersangkutan diminta mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Jambi.
Melalui rencana aksi tersebut, LSM Petisi Sakti dan gabungan aktivis berharap aspirasi masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jambi.
0Comments