KERINCI. – Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 109 Keluarga KPM, blt-dd di desa Sungai tutung Kecamatan Air Hangat Timur diduga jadikan sapi perah dengan memotong dana blt-dd Yang Jumlahnya Bervariasi pada pencarian Tahap IV blt-dd, bulan Oktober s/d Desember tahun anggaran 2021/2022.(18/01/2023)
Hasil wawancara awak media harian online Portalbuana New.Com, dengan beberapa narasumber/kpm, “maaf demi menjaga keselamatan dan keamanan narasumber”, audio wawancara tidak di lampirkan di dalam berita media harian online Portalbuana New.Com
Pemotongan dilakukan oleh staf desa Sungai tutung kecamatan Air Hangat Timur, pemotongan tersebut diduga atas perintah Kades Sungai tutung (sesuai wawancara-red), adapun modus dan kronologi pemotongan blt-dd sebagai berikut : untuk Membantu Kades Cetus Perangkat desa "(Rekaman: Kades Meminta Sumbangan, Kades Meminta Kepada Keluarga KPM Partisipasi Membantu Kades/Meringankan beban Kades Ungkap Staf)" yang di perintah oleh Kades Sungai tutung yang Panggilan Sehari-hari Buya Doni Elpia yang mendatangi rumah Keluarga KPM tahap blt-dd, selepas pencarian perangkat desa mendatangi rumah kpm dan meminta dana blt-dd sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan Sampai Rp. 100.000,- ( Seratus Ribu Rupiah ) yang telah di bagikan oleh Kades sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dana blt-dd yang diterima oleh kpm sebesar Rp. 850.000, s/d Rp. 800.000, artinya parle dana blt-dd hak kpm di minta kembali oleh desa “melalui perangkat desa”,
Disisi lain warga masyarakat Desa Sungai Tutung Tidak Mengetahui Siapa-siapa Penerima Dampak BLT-DD, mesti adanya keterbukaan informasi publik guna untuk diketahui masyarakag secara luas.
Ironisnya dari penelusuran awak media Portalbuana New.Com, Padahal Masih Banyak Masyarakat Sungai tutung yang benar-benar Membutuhkan BLT, tapi Kades Lebih Mementingkan Keluarga sebagai penerima blt-dd, di desa Sungai tutung Kecamatan Air Hangat Timur.
Didalam Permasalahan pada desa Sungai tutung kecamatan Air Hangat Timur kabupaten Kerinci dinilai sangat perlu Lakukan Pemeriksaan terhadap sang Oknum Kades untuk mempertanggungjawabkan selaku pengguna anggaran Dana Desa."(AM)
