PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Aliansi Wartawan dan LSM Kerinci Mudik menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci, Selasa (29/4/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang utama Gedung DPRD, Ujung Ladang, ini menjadi ajang penyampaian aspirasi publik terkait berbagai persoalan strategis di tengah masyarakat.
Sebanyak 20 perwakilan dari aliansi hadir dalam hearing tersebut. Dari unsur legislatif, tampak Ketua DPRD Irwandri, SE, didampingi dr. Sarmila dan enam anggota Komisi III. Sekretaris Dewan (Sekwan) Jondri Ali, M.Si, serta tim ahli DPRD juga turut ambil bagian dalam forum yang digelar sejak pukul 10.00 hingga 16.00 WIB.
Audiensi dipandu oleh Sekretaris Aliansi, Iwan Efendi, yang membuka forum dengan pemaparan maksud kehadiran serta sembilan poin pokok yang menjadi kegelisahan masyarakat Kerinci. Ketua Aliansi Wartawan dan LSM Kerinci Mudik (AWKM), Wandi Adi, S.Sos, turut mempertegas penyampaian tersebut.
“Kami datang bukan untuk menghakimi, melainkan menyampaikan suara rakyat. Harapan kami, DPRD mampu lebih responsif dan hadir sebagai pengawal kepentingan publik,” kata Iwan Efendi.
“DPRD adalah perwakilan rakyat. Sudah sewajarnya menjadi jembatan antara keluhan masyarakat dan solusi dari pemerintah,” timpal Wandi Adi.
Adapun sembilan poin yang disampaikan dalam hearing tersebut meliputi:
1. Tindak Lanjut Temuan BPK RI – Mendesak keterbukaan DPRD dalam menindaklanjuti hasil temuan BPK Provinsi Jambi serta mendorong langkah-langkah konkrit yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Penataan Aset Daerah – Mendesak pengelolaan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah agar terhindar dari penyalahgunaan.
3. Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD – Menekankan pentingnya fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif, khususnya dalam pelaksanaan APBD.
4. Dugaan Suap Fee Proyek – Meminta DPRD menindaklanjuti informasi terkait dugaan penerimaan fee proyek yang mencederai prinsip transparansi.
5. Keluhan Rekanan terhadap OPD – Menyuarakan keresahan penyedia jasa (rekanan) atas dugaan adanya pungutan tidak resmi dalam proses administrasi proyek.
6. Pungli di Sekolah – Mendesak penindakan terhadap praktik pungutan liar di sekolah yang membebani wali murid.
7. Pencurian Hasil Hutan dan Kerusakan TNKS – Menyoroti maraknya pencurian kulit manis dan kerusakan lingkungan di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
8. Skala Prioritas Pembangunan – Menuntut pemerintah dan DPRD menyusun program kerja berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan atas dasar kepentingan politik.
9. Isu Lingkungan Hidup – Meminta perhatian serius terhadap masalah lingkungan seperti pencemaran air, sampah, serta degradasi hutan.
Seluruh poin tersebut telah dituangkan dalam berita acara yang secara resmi diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, Irwandri, SE. Ia menyatakan komitmen lembaganya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
“Kami sangat mengapresiasi masukan yang disampaikan. Seluruhnya akan kami bahas secara mendalam di tingkat komisi hingga rapat paripurna,” ujar Irwandri.
Audiensi ini mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan pemerintahan, sekaligus menguatkan peran media dan LSM sebagai pilar demokrasi dalam memperjuangkan kepentingan publik.
0 Comments