Breaking News

Diduga Lakukan Nepotisme, Sekda DKI Jakarta Dilaporkan ke KPK



PORTALBUANA.ASIA, JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov DKI.

Dalam laporan yang diterima KPK, Marullah disebut menunjuk sejumlah anggota keluarganya untuk menempati posisi strategis. Muhammad Fikri Makarim alias Kiky, yang diduga sebagai anak Marullah, diangkat sebagai Tenaga Ahli Sekda. Sementara Faisal Syafruddin, yang disebut sebagai menantu keponakan Marullah, menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD).

Pelapor mengungkapkan, Kiky diberi ruangan khusus di dekat ruang kerja Sekda dan disebut kerap mengintimidasi pimpinan BUMD serta kepala dinas guna mengumpulkan dana untuk kepentingan pribadi.

"Sejak Marullah menjabat Sekda, Kiky diduga menjadi makelar proyek. Ia bahkan memaksa Kepala BPPBJ agar proyek-proyek Pemprov DKI 2025 hanya dapat dilelang setelah mendapat persetujuannya," tulis laporan yang dikutip pada Kamis, 15 Mei 2025.

Disebutkan pula, apabila proyek telah dilelang tanpa sepengetahuan Kiky, maka lelang bisa dibatalkan atau pemenang tender diwajibkan untuk menghadap dirinya terlebih dahulu.

Faisal Syafruddin juga dituding memerintahkan bawahannya menyetor dana secara rutin dengan dalih pengamanan dari aparat penegak hukum. Ia bahkan disebut menguasai empat mobil dinas, jauh melebihi ketentuan yang hanya memperbolehkan satu unit.

Laporan juga menyebut Marullah mengangkat Chaidir, mantan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Chaidir diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan dengan tarif mencapai Rp300 juta untuk posisi eselon III.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya laporan tersebut. "Kami telah menerima laporan dan akan melakukan telaah awal serta verifikasi untuk memastikan apakah laporan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan berada dalam ranah kewenangan KPK," ujarnya.

( Rolex)


0 Comments

© Copyright 2022 - PORTAL BUANA ASIA