PORTALBUANA.ASIA, JAMBI – Rentetan polemik yang mencuat dari aksi unjuk rasa gabungan LSM dan aktivis dari Sungai Penuh dan Kerinci di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh kini memasuki babak baru. Aksi tersebut, yang menuntut pemeriksaan Kepala Desa Pelayang Raya atas dugaan penyelewengan Dana Desa, justru memunculkan insiden memprihatinkan: salah satu peserta aksi diduga menjadi korban pemukulan oleh oknum aparat kejaksaan.
Peristiwa itu pun menuai keprihatinan dan respons keras dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWASi) Provinsi Jambi. Sebagai bentuk solidaritas dan dorongan terhadap supremasi hukum yang bersih, AWASi akan menggelar aksi damai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jambi pada Senin, 30 Juni 2025.
Dalam pernyataan resminya, AWASi menegaskan bahwa aksi ini tidak hanya sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang sedang mencari keadilan, tetapi juga sebagai seruan moral terhadap integritas institusi penegak hukum.
"Aksi ini adalah bentuk panggilan nurani kami. Kami tidak ingin ada pembiaran terhadap dugaan-dugaan pelanggaran hukum dan wewenang oleh aparat penegak hukum sendiri. Kejaksaan seharusnya menjadi pelindung keadilan, bukan menjadi bagian dari masalah," tegas perwakilan AWASi.
Beberapa tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi tersebut antara lain:
Mendesak Kejati Jambi untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Kejari Sungai Penuh.
Meminta Kejati menonaktifkan Kepala Kejari Sungai Penuh hingga proses pemeriksaan internal tuntas.
Melakukan audit dan investigasi terhadap seluruh laporan dugaan korupsi yang mandek dan tidak jelas tindak lanjutnya di Kejari Sungai Penuh.
Mendesak transparansi penanganan seluruh laporan masyarakat yang masuk, agar publik mengetahui sejauh mana komitmen kejaksaan dalam penegakan hukum.
Melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kajari Sungai Penuh kepada lembaga pengawas kejaksaan.
AWASi menilai, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum adalah fondasi utama dari sistem demokrasi. Jika ada oknum yang mencederai amanah tersebut, maka harus ada langkah cepat dan tegas untuk menegakkan marwah kejaksaan.
"Ini bukan semata-mata soal satu desa atau satu kasus. Ini soal keberanian kita bersama menjaga keadilan tetap hidup. Dan kami, para jurnalis siber, tidak akan diam saat hukum dipermainkan," tutup pernyataan resmi AWASi.
Aksi yang akan digelar ini pun diprediksi akan mendapat atensi luas dari masyarakat dan elemen sipil lainnya, sebagai bagian dari dorongan terhadap perubahan nyata di tubuh lembaga penegak hukum.
0 Comments