PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Meningkatnya laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa serta praktik pungutan liar (pungli) di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh kembali menjadi sorotan publik. Merespons kondisi ini, Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh untuk bertindak lebih tegas, profesional, dan transparan dalam menindaklanjuti berbagai laporan yang telah disampaikan oleh masyarakat maupun LSM.
Sekretaris IWO-I, Iwan E, menyatakan keprihatinannya terhadap lambannya penanganan sejumlah laporan dugaan korupsi yang telah lama masuk ke Kejari. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum yang adil tidak boleh menunggu viral atau desakan publik yang luas terlebih dahulu.
“Kami meminta Kejari Sungai Penuh membuka kembali dan menindaklanjuti laporan-laporan lama, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa. Jangan biarkan laporan masyarakat dan LSM mengendap tanpa kejelasan. Penegakan hukum harus berjalan secara transparan dan berkeadilan,” tegas Iwan, Rabu (23/7/2025).
Ia juga menyoroti indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran di sejumlah desa yang perlu diusut tuntas. Menurutnya, pihak kejaksaan tidak boleh ragu untuk memanggil para kepala desa yang telah dilaporkan. Bahkan, ia menyarankan agar Kejari melibatkan Inspektorat Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk memperdalam investigasi dan memastikan tidak ada celah pelanggaran hukum yang luput.
“Kami melihat ada pola permainan anggaran yang berulang di beberapa desa. Jangan sampai aparat penegak hukum justru bersikap pasif. Langkah proaktif akan menunjukkan bahwa Kejari berpihak pada kepentingan rakyat dan keadilan,” tambahnya.
Tak hanya terkait Dana Desa, Iwan mengungkapkan bahwa IWO-I juga telah menyerahkan sejumlah laporan lain terkait dugaan penyimpangan di beberapa dinas pemerintahan daerah. Ia meminta agar seluruh laporan tersebut diproses secara menyeluruh tanpa adanya tebang pilih.
“Jika laporan terus diabaikan, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum. Ini saatnya Kejari menunjukkan komitmen dan integritasnya dalam memberantas korupsi di daerah,” pungkasnya.
Desakan dari IWO-Indonesia ini menjadi bukti bahwa kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengawal penggunaan anggaran publik semakin meningkat. Kejari Sungai Penuh kini ditantang untuk merespons secara nyata dan tidak lagi menunda langkah-langkah penegakan hukum demi menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik.
