PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH — Polemik di tubuh DPRD Kota Sungai Penuh kembali mencuat ke permukaan. Fahrudin, anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi II, dikabarkan telah dicopot dari jabatannya oleh Ketua DPD Golkar Kota Sungai Penuh.
Pencopotan ini disebut-sebut sebagai buntut dari ucapan tidak pantas yang dilontarkan Fahrudin terhadap seorang pekerja bangunan Pasar Beringin, di mana ia disebut menyebutkan kata-kata bernada penghinaan dengan menyebut nama hewan.
Namun, pencopotan tersebut kini justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, pada postingan resmi DPRD Kota Sungai Penuh di media sosial dalam rangka memperingati Hari Ayah Nasional, 12 November 2025, masih terpajang foto Fahrudin dengan keterangan Ketua Komisi II DPRD Kota Sungai Penuh bersama jajaran anggota komisi lainnya.
Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pencopotan Fahrudin hanya sebatas ucapan tanpa tindakan administratif resmi. Publik pun mulai mempertanyakan transparansi dan integritas lembaga DPRD serta mekanisme internal partai yang terkesan setengah hati menindak pelanggaran etik kadernya.
Cecep salah seorang aktivis turut angkat bicara menyoroti fenomena ini. Ia menilai bahwa sikap inkonsisten dari partai dan DPRD menunjukkan lemahnya komitmen moral dan tata kelola kelembagaan.
“Kalau memang sudah dicopot, seharusnya segera ada surat keputusan resmi dan perubahan struktur di publikasi lembaga. Jangan mempermainkan akal sehat rakyat. Publik bukan tidak paham, mereka melihat dan menilai,” tegas Cecep
Lebih lanjut, Cecep menambahkan bahwa tindakan seperti ini justru bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.
“Perilaku tidak pantas seorang pejabat publik tidak bisa ditolerir. Tapi yang lebih berbahaya justru ketidaktegasan lembaga dan partai dalam menegakkan disiplin. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi etika politik di Kota Sungai Penuh,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar DPD Golkar dan Sekretariat DPRD segera memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
“Kalau memang Fahrudin sudah diberhentikan, buktikan dengan data administratif yang jelas. Kalau belum, jangan menipu publik dengan pernyataan sepihak. Kejujuran adalah dasar dari kepercayaan,” tutup Cecep
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kota Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi terkait kejelasan status Fahrudin sebagai Ketua Komisi II. Masyarakat kini menantikan sikap transparan dari pihak terkait demi menjaga marwah lembaga legislatif di Kota Sungai Penuh.
