PORTALBUANA.ASIA, JATENG - Di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya kebutuhan hidup, ribuan warga Jambi memilih mengadu nasib ke luar negeri. Fenomena ini menjadi perhatian serius Ketua DPW Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jambi, Salpani, yang memaparkan kondisi buruh migran asal Jambi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SBMI yang digelar di Pemalang, Jawa Tengah.
Dalam forum nasional tersebut, Salpani mengungkapkan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu basis buruh migran, khususnya di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Tingginya angka masyarakat yang memilih bekerja ke luar negeri dipengaruhi oleh sulitnya memperoleh pekerjaan di daerah, serta rendahnya tingkat upah yang tidak sebanding dengan meningkatnya kebutuhan hidup.
“Pekerjaan memang ada, tetapi penghasilannya belum mampu menjawab kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Inilah yang mendorong masyarakat memilih bekerja ke luar negeri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti belum adanya data resmi dari pemerintah daerah terkait jumlah buruh migran, baik yang berangkat secara prosedural maupun nonprosedural. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius dalam upaya perlindungan dan pengawasan.
Salpani mencontohkan fenomena yang ia amati di Desa Pendung Hiang, di mana mayoritas anak usia sekolah memiliki orang tua yang bekerja di luar negeri, terutama di Malaysia. Ia menyebut, sebagian besar keberangkatan dilakukan melalui jalur nonprosedural karena belum adanya tata kelola resmi pengiriman buruh migran dari pemerintah daerah.
Keberangkatan secara nonprosedural tersebut membuat para buruh migran rentan terhadap berbagai persoalan, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), konflik dengan pemberi kerja, hingga persoalan keuangan akibat minimnya literasi finansial meski telah bekerja bertahun-tahun di luar negeri.
Selama dua tahun terakhir, DPW SBMI Jambi telah menerima sejumlah pengaduan dari buruh migran maupun keluarganya. SBMI Jambi juga telah melakukan pendampingan, mulai dari pemulangan buruh migran yang sakit hingga fasilitasi pemulangan jenazah ke daerah asal.
Dalam Rakernas tersebut, Salpani menyampaikan dua rekomendasi penting.
Pertama, kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam memberikan perlindungan kepada buruh migran asal Provinsi Jambi, khususnya dari wilayah Kerinci dan Sungai Penuh, sebelum persoalan ini semakin kompleks.
Kedua, kepada DPN SBMI agar dapat merekomendasikan salah satu lembaga swadaya masyarakat (NGO) guna membimbing dan memperkuat kapasitas DPW SBMI Jambi, sehingga isu buruh migran dapat lebih efektif diperjuangkan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Melalui Rakernas ini, Salpani berharap persoalan buruh migran Jambi tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan menjadi agenda penting dalam kebijakan perlindungan tenaga kerja di tingkat daerah.
0Comments