PORTALBUANA.ASIA., SUNGAI PENUH — Dinamika internal Partai Golkar Kota Sungai Penuh kian memanas. Enam Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) secara resmi menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Sungai Penuh.
Sikap tegas tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas kondisi organisasi yang dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar partai serta tidak lagi sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.
Adapun enam Ketua PK yang menyatakan sikap tersebut yakni Aries Pratama (PK Sungai Penuh), Dedet Kurniawan (PK Pondok Tinggi), Master (PK Pesisir Bukit), Firdaus (PK Kotobaru), Yan Aktiva (PK Hamparan Rawang), dan Hendro Joni (PK Kumun Debai).
Dalam pernyataan resminya, mereka mengungkapkan adanya dugaan upaya sistematis, terstruktur, dan masif yang bertujuan melemahkan hingga menyingkirkan kepengurusan PK yang sah melalui mekanisme yang dinilai tidak demokratis.
“Kami melihat adanya indikasi kuat permufakatan untuk melegitimasi Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang tidak sah, yang secara jelas bertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Organisasi Partai Golkar,” ungkap salah satu perwakilan Ketua PK.
Mereka juga menegaskan bahwa hanya kepengurusan PK yang memiliki Surat Keputusan (SK) masa bakti 2022–2027 yang sah dan berhak mengikuti Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Sungai Penuh Tahun 2026.
Lebih lanjut, para Ketua PK mendesak agar pelaksanaan Musda diambil alih oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi. Permintaan tersebut dilandasi penilaian bahwa DPD II tidak lagi menunjukkan sikap netral dan cenderung sarat kepentingan tertentu.
Tidak hanya itu, mereka juga secara tegas meminta agar Ketua DPD II Partai Golkar Kota Sungai Penuh, Fikar Azimi, segera dinonaktifkan dari jabatannya.
“Selama masa kepemimpinan yang bersangkutan, kami menilai fungsi organisasi tidak berjalan maksimal. Minimnya kehadiran di daerah serta tidak adanya konsolidasi partai yang berkelanjutan menjadi catatan serius,” tegas mereka.
Para Ketua PK turut memperingatkan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara serius, mereka akan menempuh langkah-langkah organisasi maupun politik lanjutan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di internal Partai Golkar.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa konflik internal di tubuh Partai Golkar Kota Sungai Penuh semakin menguat menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2026.
0Comments