Opini Publik
Oleh: Kurniadi Aris
Pengacara dan Akademisi Ilmu Hukum
PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH - Salvador Allende terpilih sebagai Presiden Chili pada tahun 1970 melalui mekanisme demokrasi yang sah. Ia mengusung agenda Chilean Way to Socialism, sebuah konsep pembangunan sosialisme melalui jalur konstitusional dengan menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan ekonomi. Sejumlah kebijakan strategis ditempuh, mulai dari nasionalisasi industri pertambangan tembaga, perluasan peran negara dalam sektor ekonomi, hingga program redistribusi lahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan tersebut memperoleh dukungan luas dari kalangan pekerja dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Namun di sisi lain, langkah-langkah itu memicu resistensi dari pemilik modal, elite ekonomi, dan kelompok politik konservatif yang menilai kepentingan mereka terancam. Sejak saat itu, polarisasi politik di Chili semakin menguat dan konflik kepentingan kian terbuka.
Dalam perjalanan pemerintahannya, Chili menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Inflasi melonjak tajam, investasi menurun, distribusi barang terganggu, serta terjadi kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok. Gelombang aksi mogok kerja juga memperburuk situasi nasional. Pemerintah Allende berpendapat bahwa sebagian persoalan tersebut dipicu oleh sabotase ekonomi dan tekanan politik dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan pemerintahannya. Sebaliknya, kelompok oposisi menilai krisis yang terjadi merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah.
Di tengah situasi tersebut, ruang publik menjadi arena pertarungan narasi. Berbagai kelompok yang menginginkan pergantian kekuasaan memanfaatkan krisis yang terjadi untuk membangun persepsi bahwa pemerintahan Allende merupakan penyebab utama kemunduran ekonomi Chili. Dalam kondisi masyarakat yang terpolarisasi dan arus informasi yang sarat kepentingan politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah perlahan mengalami erosi.
Puncaknya terjadi pada 11 September 1973 ketika militer Chili yang dipimpin Jenderal Augusto Pinochet melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan Allende. Setelah peristiwa tersebut, Chili berada di bawah rezim militer selama hampir 17 tahun. Pemerintahan Pinochet menerapkan kebijakan ekonomi pasar bebas secara agresif, namun juga diwarnai berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan ribuan orang menjadi korban
Sejarah Chili memberikan pelajaran penting bahwa ketika krisis ekonomi, polarisasi politik, konflik kepentingan, dan perebutan kekuasaan bertemu dalam satu momentum, opini publik dapat menjadi instrumen yang sangat menentukan arah perjalanan sebuah bangsa. Kejatuhan suatu pemerintahan tidak selalu ditentukan semata oleh kinerja pemerintah, melainkan juga oleh bagaimana persepsi masyarakat dibentuk melalui narasi politik yang berkembang.
Dalam konteks Indonesia saat ini, pelajaran tersebut relevan untuk dijadikan bahan refleksi. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai dinamika politik, ekonomi, dan geopolitik global terus berkembang dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Karena itu, masyarakat perlu bersikap bijak, kritis, dan objektif dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di ruang publik.
Masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menarik kesimpulan ataupun memberikan penilaian yang prematur terhadap setiap fenomena politik dan ekonomi yang terjadi. Sebaliknya, diperlukan sikap yang jernih, proporsional, dan berbasis pada fakta agar setiap kritik maupun dukungan yang diberikan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat.
Bangsa yang kuat bukanlah bangsa yang bebas dari perbedaan pandangan, melainkan bangsa yang mampu menjaga rasionalitas publik di tengah derasnya arus informasi dan kontestasi politik. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam membentuk opini menjadi penting agar dinamika yang berkembang tidak justru memperkeruh situasi nasional, melainkan menjadi energi kolektif untuk memperkuat ketahanan negara dan demokrasi Indonesia.
0Comments