PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kerinci mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan keberadaan tiga yayasan yang diduga memiliki keterkaitan satu sama lain namun mengelola belasan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga yayasan tersebut diduga berada dalam satu lingkaran kendali dan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Skema ini disebut-sebut digunakan untuk tetap memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis yang membatasi jumlah dapur yang dapat dikelola oleh satu yayasan, meski secara praktik diduga berada di bawah kendali kelompok yang sama.
“Diduga ada tiga yayasan yang dibentuk untuk mengelola banyak dapur SPPG. Ini perlu ditelusuri lebih jauh, apakah hanya pemisahan secara administratif atau benar-benar berdiri dan beroperasi secara independen,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan terhadap pengelolaan MBG di Kerinci semakin menguat setelah muncul informasi mengenai dugaan kedekatan sejumlah pengelola yayasan dengan tokoh berpengaruh di tingkat pusat yang disebut memiliki akses ke lingkungan pemerintahan pusat.
Namun, saat dikonfirmasi terkait informasi yang beredar, seorang pria berinisial D yang namanya turut disebut dalam dugaan tersebut membantah keterlibatannya.
“Tidak benar itu, Bang. Banyak yayasan di Kerinci. Saya juga tidak kenal,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Ario, yang mengaku sebagai pengelola Yayasan Karya Kita Peduli Kerinci, membenarkan bahwa yayasannya terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan seluruh kegiatan dijalankan sesuai ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku.
“Kami mengikuti juknis yang ada. Satu yayasan maksimal mengelola 10 dapur,” katanya.
Ketika ditanya terkait dugaan yayasan turut mengerjakan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mitra pelaksana, Ario membantah hal tersebut.
“Yang mengelola dapur adalah mitra, bukan yayasan,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah pertanyaan masih menjadi perhatian publik. Di antaranya mengenai kepemilikan ketiga yayasan tersebut, kemungkinan adanya hubungan keluarga atau kepentingan yang sama di balik pengelolaannya, serta mekanisme penunjukan mitra dan pengawasan penggunaan anggaran program MBG.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi berwenang terkait dugaan keterkaitan antar yayasan maupun sistem pengawasan pengelolaan Dapur SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kerinci. Sejumlah pihak berharap adanya transparansi dan klarifikasi agar pelaksanaan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.(Red).
0Comments