Duri, Bengkalis .– Pembangunan Duri Islamic Center (DIC) kembali menjadi perhatian masyarakat setelah nilai anggaran yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui APBD mencapai hampir Rp50 miliar.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), proyek Pembangunan Duri Islamic Center (DIC) memiliki nilai kontrak sekitar Rp38,41 miliar. Selanjutnya, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran melalui paket Lanjutan Pembangunan Duri Islamic Center (DIC) senilai sekitar Rp10,86 miliar.
Dengan demikian, total anggaran yang telah dialokasikan mencapai sekitar Rp49,27 miliar.
Namun, kondisi bangunan yang terlihat di lapangan memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sejumlah warga menilai progres fisik yang tampak belum mencerminkan besarnya anggaran yang telah dikucurkan dari APBD Kabupaten Bengkalis.
"Kalau benar anggarannya hampir Rp50 miliar, masyarakat tentu ingin mengetahui secara rinci hasil pekerjaan yang telah dicapai. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif," ujar salah seorang warga Jum'at (10/07) yang enggan disebutkan namanya.
Persoalan ini dinilai bukan sekadar soal besar kecilnya anggaran, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat. Setiap rupiah yang berasal dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil pembangunan yang nyata, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diharapkan dapat menjelaskan kepada publik mengenai:
Persentase progres fisik dan progres keuangan proyek.
Rincian pekerjaan yang telah diselesaikan.
Tahapan pembangunan yang masih akan dilaksanakan.
Alasan apabila terdapat keterlambatan atau perubahan pekerjaan.
Di sisi lain, DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai lembaga pengawas anggaran juga didorong untuk menjalankan fungsi pengawasannya dengan meminta penjelasan resmi dari OPD terkait mengenai realisasi proyek tersebut.
Apabila terdapat dugaan ketidak sesuaian antara penggunaan anggaran dengan hasil pekerjaan di lapangan, maka Inspektorat Kabupaten Bengkalis, BPK RI, maupun aparat penegak hukum dapat melakukan audit dan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis masih diharapkan memberikan klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang mengenai progres pembangunan Duri Islamic Center.(Sht)
0Comments