PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh bersama Pemerintah Kota Sungai Penuh di SPBU Pelayang Raya mendapat apresiasi dari para sopir angkutan. Mereka menilai langkah tersebut menunjukkan keseriusan DPRD dalam mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran.
Namun, para sopir berharap pengawasan tidak berhenti di SPBU Pelayang Raya. Mereka mendesak DPRD, Pemerintah Kota Sungai Penuh, Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum segera melakukan sidak di SPBU Kumun yang selama ini disebut kerap dikeluhkan masyarakat terkait sulitnya memperoleh solar bersubsidi.
Salah seorang sopir mengaku kendaraan angkutan yang benar-benar bergantung pada solar subsidi justru sering kesulitan mendapatkan BBM di SPBU Kumun.
"Kalau di SPBU Kumun lebih susah mendapatkan solar subsidi. Kami berharap DPRD juga turun ke sana agar bisa melihat langsung kondisi yang sebenarnya," ujarnya.
Ia mengatakan para sopir tidak jarang mengantre berjam-jam, namun tetap pulang tanpa memperoleh solar subsidi. Bahkan, mereka menduga kendaraan yang melakukan aktivitas pelangsiran lebih diutamakan dibanding kendaraan operasional masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah sumber, setelah pengawasan terhadap jeriken dan kendaraan yang dimodifikasi diperketat, diduga muncul modus baru dalam penyaluran solar subsidi. Modus tersebut diduga memanfaatkan kendaraan operasional seperti pickup dan dump truck untuk membeli solar subsidi di SPBU Kumun sebelum diduga dijual kembali guna memasok aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dugaan ini sebelumnya juga telah diberitakan media ini tentang"Diduga Muncul Modus Baru Pasok Solar untuk PETI, Antrean Kendaraan di SPBU Kumun Jadi Sorotan."
Sumber media ini menyebutkan solar subsidi yang dibeli diduga tidak seluruhnya digunakan sesuai peruntukannya, melainkan dijual kembali kepada pelaku PETI dengan harga yang jauh lebih tinggi. Pasokan BBM tersebut diduga menjadi salah satu penunjang aktivitas alat berat maupun mesin tambang ilegal.
Karena itu, para sopir berharap aparat penegak hukum tidak hanya mengawasi proses pengisian BBM di SPBU, tetapi juga menelusuri kendaraan yang secara rutin membeli solar subsidi dalam jumlah besar untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan.
Mereka juga meminta sistem pengawasan yang kini diterapkan di SPBU Pelayang Raya, seperti pemeriksaan barcode, STNK, dan kesesuaian identitas kendaraan, diberlakukan secara konsisten di seluruh SPBU, khususnya SPBU Kumun, agar penyaluran solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU Kumun maupun aparat penegak hukum belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penyalahgunaan penyaluran solar bersubsidi tersebut. Media ini masih terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
0Comments