TSMlBUr7GfOlGSG8TpC0TSd9
Light Dark
Fahruddin Soroti Perbedaan Angka KUA-PPAS dan Pidato Wali Kota dalam RAPBD 2027, TAPD Diminta Buka Penjelasan

Fahruddin Soroti Perbedaan Angka KUA-PPAS dan Pidato Wali Kota dalam RAPBD 2027, TAPD Diminta Buka Penjelasan

Fahruddin Soroti Perbedaan Angka KUA-PPAS dan Pidato Wali Kota dalam RAPBD 2027, TAPD Diminta Buka Penjelasan
Table of contents
×



PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Konsistensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2027. Sejumlah perbedaan angka antara dokumen KUA-PPAS dengan pidato pengantar dan tanggapan Wali Kota dinilai perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses pembahasan anggaran.

Sorotan tersebut disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sungai Penuh dari Fraksi Partai Golkar, Fahruddin, S.Pd. Ia menemukan sejumlah ketidaksesuaian setelah membandingkan dokumen KUA-PPAS dengan pidato Wali Kota pada 9 dan 10 November 2026.

Salah satu perbedaan terdapat pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam dokumen KUA-PPAS tercatat sebesar Rp105,173 miliar, sedangkan dalam pidato pengantar Wali Kota menjadi Rp100,173 miliar atau berkurang Rp5 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer justru meningkat dari Rp611,196 miliar menjadi Rp614,196 miliar, atau bertambah Rp3 miliar. Perbedaan juga ditemukan pada Belanja Tidak Terduga (BTT), yang semula tercatat Rp3,5 miliar dalam KUA-PPAS, kemudian menjadi Rp500 juta dalam pidato pengantar Wali Kota.

Ketidaksesuaian lainnya terlihat pada belanja operasi. Dalam pidato pengantar Wali Kota pada 9 November 2026 tercatat sebesar Rp598,750 miliar, sedangkan dalam pidato tanggapan pada 10 November 2026 berubah menjadi Rp597,703 miliar, dengan selisih sekitar Rp1,046 miliar.

Selain persoalan tersebut, Fahruddin juga mempertanyakan penyebutan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp30,892 miliar dalam pidato tanggapan Wali Kota. Ia meminta agar pemerintah daerah menjelaskan secara terperinci kegiatan yang dibiayai, perangkat daerah pelaksana, lokasi pembangunan, serta cakupan penggunaan anggaran tersebut.

“Yang kami pertanyakan bukan sekadar perubahan angka. Kami memahami adanya penyesuaian dalam proses penyusunan APBD. Namun, setiap perubahan harus memiliki dasar yang jelas, sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai dokumen perencanaan dan pidato kepala daerah menyajikan angka berbeda tanpa penjelasan,” tegas Fahruddin.

Menurutnya, dokumen KUA-PPAS yang telah disepakati merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD). Karena itu, setiap perubahan angka harus memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri melalui rincian anggaran masing-masing perangkat daerah.

Fahruddin meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Sungai Penuh memberikan penjelasan secara terbuka dengan melampirkan dokumen rekonsiliasi yang membandingkan angka dalam KUA-PPAS, RKA-SKPD hingga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.

Dokumen tersebut diharapkan memuat rincian perubahan pendapatan, belanja operasi, belanja modal, BTT, hingga pembiayaan daerah, termasuk dasar perhitungan dan alasan terjadinya setiap perubahan.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi dan kesesuaian data merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Pembahasan RAPBD tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi harus memastikan setiap anggaran disusun secara rasional, transparan, dan tepat sasaran.

Fahruddin berharap TAPD segera memberikan klarifikasi secara komprehensif agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap struktur anggaran 2027. Dengan demikian, pembahasan RAPBD Kota Sungai Penuh dapat berjalan secara terbuka dan akuntabel, serta setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.




0Comments