PORTALBUANA.COM - SUNGAI PENUH. Permasalahan Alokasi Dana Desa ( ADD) Tahun 2021 tidak diterima 16 desa yang telah di audit Inspektorat senilai 3,3M kian memamas, bahkan menyudutkan pemerintahan Ahmadi - Antos mementingkan pembelian mobil dinas walikota dan wakil walikota ketimbang mencairkan ADD yang belum di terima 16 Desa.
Sebagaimana dikutip dari salah satu media menyebutkan Pemkot Sungai Penuh menganggarkan mobil dinas baru Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh sebesar Rp 4,05 Milyar yang dianggarkan melalui APBD Perubahan. Atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2,3 Milyar dari Rp 1,7 Milyar yang dianggarkan melalui APBD Murni tahun 2021 lalu. Anggaran itu pun telah disetujui pada saat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021.
Kaban BAKEUDA Afyar pun menjawab atas pembelian mobil dinas walikota dan wakil walikota tidak ada kaitan di pemerintahan Ahmadi - Antos serta menjelaskan tidak diterima ADD tahun 2021 16 desa adanya kekhilafan dalam evaluasi ADD provinsi.
Melalui telpon celular kaban BAKEUDA Afyar saat di konfirmasi mengatakan" tidak benar kalau pembelian Mobil dinas walikota dan wakil walikota di anggarkan pada tahun 2021 di pemerintahan Ahmadi - Antos. Begitu juga ADD tahun 2021 yang belum diterima 16 desa.Senilai 3,3 M di pemerintahan Ahmadi - Antos.
Pembelian mobil dinas wakil walikota di anggarkan dari APBD Murni 2020. Sementara mobil walikota speknya kurang cocok, untuk pembeliannya dianggarkan dari APBD Perubahan 2020. Tidak ada menggunakan dari ADD 2021 yang belum diterima 16 desa. Ujar Afyar.
Selanjutnya Afyar mengatakan" terkait ADD 2021 yang belum diterima 16 desa 3,3M, saat evaluasi APBD 2020 provinsi, adanya kekeliruan provinsi tidak membaca ADD kita tercampur bantuan provinsi senilai 3,9M satu rekening Dari hasil evaluasi ADD kita berlebih.
Kita mendapat surat edaran kementerian dalam negeri agar menganggarkan untuk dukungan vaksinasi dan karantina covid tahun 2021 yang telah dibahas 2020 disepati oleh eksekutif dan legislatif yang di ambil dari dana ADD yang kami kira berlebih saat evaluasi provinsi yang ada kekeliruan, kami ambil senilai 1,5M.
Eksekutif dan legislatif saat itu khilaf dalam keadaan terdesak tidak adanya anggaran, di ambil dari ADD yang kami kira berlebih untuk penanganan Covid 2021." itulah penyebab mulai erornya itupun tidak kita sadari. " Ujar Afyar.
Afyar menambahkan" untuk pembelian mobil dinas walikota dan wakil walikota jangan di kaitkan lebih penting ketimbang pencairan ADD yang belum diterima 16 desa serta tidak ada hubungan pemerintahan Ahmadi - Antos. Saya siap pasang badan.
Masalah ADD 2021 yang belum diterima 16 desa saat ini sudah dalam Audit BPK. Kita tunggu hasil Audit BPK. Mereka sedang menyelidiki alurnya. " Tutup Kaban BAKEUDA Afyar. ( fc)
0 Comments