Dugaan Korupsi Dana Desa Pelayang Raya Menguat, Kejari Surati Inspektorat Serahkan LHP

PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, kian menjadi sorotan publik. Menyikapi hal ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh mulai mengambil langkah konkret.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, Kejari Sungai Penuh secara resmi telah melayangkan surat permintaan kepada Inspektorat Kota Sungai Penuh untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan Dana Desa Pelayang Raya, mulai tahun anggaran 2021 hingga 2024.

Langkah tersebut diambil usai mencuatnya aksi demonstrasi puluhan aktivis dan LSM dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyelewengan dana desa yang bersumber dari APBN itu.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Sungai Penuh, Moehargung Al Sonta, membenarkan pihaknya telah bersurat kepada Inspektorat.

“Surat sudah kami kirimkan, tinggal menunggu LHP dari Inspektorat,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025), di sela kunjungan dinas ke Jambi.

Sementara itu, Inspektur Kota Sungai Penuh, Wira, juga mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat dari Kejari.

“Benar, surat sudah kami terima. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Kejaksaan terkait permintaan tersebut,” ujar Wira, Jumat (20/6/2025).

Permintaan LHP ini menjadi bagian dari proses klarifikasi dan pengumpulan data awal oleh kejaksaan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bersikap tegas, transparan, dan profesional dalam menangani persoalan ini. Mereka mendesak agar pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan warga tidak dikotori oleh kepentingan segelintir oknum.

Dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran publik terus menguat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, jujur, dan berpihak kepada rakyat.