PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH — Kebijakan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sungai Penuh yang diduga memangkas anggaran publikasi media menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan insan pers. Kondisi ini disebut telah membuat dunia jurnalisme lokal berada dalam keterpurukan, karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi mematikan ruang gerak media dalam menjalankan fungsi kontrol dan penyebaran informasi publik.
Menanggapi situasi itu, gabungan wartawan dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Sungai Penuh pada Kamis, 23 Oktober 2025. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk protes dan seruan moral agar para wakil rakyat tidak menutup mata terhadap keberlangsungan pers lokal yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dan lembaga legislatif dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Para jurnalis menilai bahwa pemangkasan anggaran publikasi bukan hanya sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan persoalan serius yang menyangkut eksistensi media lokal. “Pers adalah pilar keempat demokrasi. Ketika kebijakan yang lahir justru menekan ruang hidup media, maka yang terancam bukan hanya wartawan, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar,” ujar salah satu perwakilan jurnalis yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, sejumlah wartawan juga menilai bahwa kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya apresiasi DPRD terhadap peran media yang selama ini turut membantu mensosialisasikan program pembangunan dan kegiatan pemerintahan. Mereka menilai kebijakan Banggar ini tidak berpihak pada keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Aksi yang akan digelar Kamis besok ini disebut akan diikuti oleh puluhan wartawan dari berbagai media cetak, online, dan elektronik. Dalam aksinya nanti, para jurnalis berencana menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya mendesak Banggar DPRD Kota Sungai Penuh untuk meninjau ulang keputusan pemangkasan anggaran publikasi, serta meminta komitmen nyata para wakil rakyat dalam mendukung keberlangsungan media lokal yang profesional dan independen.
Gabungan wartawan juga menegaskan bahwa aksi ini bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok, melainkan untuk memperjuangkan keberlanjutan ekosistem pers daerah agar tetap hidup, sehat, dan berimbang dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.
Dengan adanya aksi ini, publik kini menanti bagaimana sikap DPRD Kota Sungai Penuh dalam merespons suara dari insan pers, yang sejatinya merupakan mitra kerja penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi di daerah.
