PORTALBUANA.ASIA, SUNGAI PENUH - Ketegangan baru muncul di lingkungan Pemerintah Kota Sungai penuh setelah beredarnya isu mengenai adanya dominasi pengelolaan proyek APBD oleh seorang figur yang disebut dekat dengan Wali Kota Alfin. Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan bahwa sudah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir dan mulai menimbulkan keresahan di kalangan internal pendukung pemerintah yang berharap mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengadaan proyek daerah.
Isu ini menjadi pembahasan hangat setelah sejumlah sumber mengungkapkan bahwa seorang individu berinisial B diduga menguasai hampir seluruh paket proyek yang bersumber dari APBD. Sumber tersebut mengaku mengetahui pola pembagian proyek yang dinilai tidak transparan dan hanya menguntungkan pihak tertentu.
Salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa B dianggap terlalu monopoli proses pembagian proyek. Ia mengklaim bahwa B secara langsung menentukan pihak rekanan yang akan menerima paket pekerjaan.
“Kami yang ikut berjuang sebagai tim merasa tidak dihargai. Seolah-olah semua proyek bisa diatur sesuka hati. Bahkan paket proyek yang nilai besar B itu sendiri yang mengerjakan. B bertindak seakan-akan memiliki kuasa penuh"ujar sumber.
Situasi tersebut memicu keresahan Aktivis, Iwan Efendi, ikut angkat bicara dan mengecam dugaan praktik monopoli proyek tersebut. Ia menilai kabar ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepentingan publik dan penggunaan dana negara.
Iwan menegaskan bahwa pihak aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam. “Jika benar ada indikasi penguasaan proyek oleh satu orang atau kelompok tertentu, ini sudah termasuk penyimpangan yang serius. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, harus segera turun tangan melakukan penyelidikan,” tegas Iwan.
Ia juga meminta agar lembaga antikorupsi ikut mencermati persoalan ini. “Kami mendesak agar aparat hukum tidak hanya menunggu laporan. Begitu ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, seharusnya langsung dilakukan pengumpulan bahan keterangan. Jangan sampai APBD yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat justru menjadi bancakan oknum tertentu,” katanya.
Lebih jauh, Iwan meminta Wali Kota untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik agar tidak terjadi kegaduhan berkepanjangan. Menurutnya, transparansi merupakan kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
“Wali Kota harus tampil menjelaskan apakah benar ada orang dekatnya yang bermain proyek. Ini penting untuk menjaga integritas pemerintahan,” tutupnya.