PORTALBUANA.ASIA, KERINCI – Proyek pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao yang diharapkan menjadi solusi pengendalian banjir bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci kini menuai sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp12.987.306.250,00 dari APBN tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai standar teknis, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas dan ketahanan bangunan di masa mendatang.
Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek, pekerjaan tersebut berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Provinsi Jambi. Proyek dilaksanakan oleh Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VI Provinsi Jambi dengan PPK Sungai dan Pantai.
Pekerjaan pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Batang Merao itu tercatat dalam kontrak nomor HK.0201/Bws6.1/2026/02 tertanggal 27 Februari 2026, dengan masa pelaksanaan selama 300 hari kalender. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Ponjen Mas selaku kontraktor pelaksana dan diawasi oleh CV Bintang Sembilan Konsultan KSO PT Mitra Cipta Engineering.
Namun, kondisi di lapangan justru memunculkan berbagai pertanyaan. Dari hasil pantauan di lokasi, pemasangan bronjong di sepanjang aliran sungai diduga dilakukan tanpa memperhatikan standar konstruksi yang semestinya. Susunan bronjong terlihat tidak rapi, sebagian tampak miring mengikuti arus sungai, bahkan ada yang diduga tidak terkunci dengan kuat.
Selain itu, material batu yang digunakan dalam bronjong juga menjadi perhatian serius. Batu yang dipasang terlihat tidak seragam dan sebagian berukuran kecil, sehingga dikhawatirkan mudah hanyut ketika debit air sungai meningkat. Padahal, bronjong memiliki fungsi utama sebagai penahan erosi sekaligus penguat tebing sungai agar tidak mudah longsor.
Kondisi lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah dugaan lemahnya pondasi dasar bronjong. Pada beberapa titik, bronjong terlihat langsung ditempatkan di tepi sungai tanpa adanya penguatan dasar yang memadai. Situasi ini dinilai berpotensi menyebabkan penggerusan tanah di bagian bawah struktur, yang dapat memicu kerusakan bahkan ambruknya bangunan dalam waktu singkat.
Penggunaan geotekstil atau lapisan pelindung yang seharusnya menjadi bagian penting dalam konstruksi juga diduga tidak dilakukan secara maksimal. Dari pantauan visual di lapangan, material tersebut terlihat hanya menutup sebagian area dan tidak tertanam dengan baik, sehingga efektivitasnya dalam mencegah erosi dipertanyakan.
Tak hanya itu, di sejumlah titik sekitar lokasi proyek juga terlihat adanya tanda-tanda penurunan tanah dan longsoran kecil pada area tanggul. Kondisi tersebut memunculkan dugaan lemahnya perencanaan maupun pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan. Jika tidak segera dievaluasi, proyek yang seharusnya menjadi solusi pengendalian banjir ini justru dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Situasi tersebut memicu reaksi dari warga sekitar. Mereka menilai proyek dengan anggaran miliaran rupiah seharusnya dikerjakan secara profesional dan mengutamakan kualitas, bukan sekadar mengejar target pekerjaan.
“Ini proyek besar dengan anggaran yang tidak sedikit. Kami berharap pengerjaannya benar-benar serius dan sesuai standar, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat juga,” ujar salah seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Masyarakat pun mendesak Balai Wilayah Sungai Sumatera VI serta instansi pengawas terkait agar segera turun ke lapangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan proyek tersebut. Pengawasan yang ketat dinilai penting guna mencegah potensi kerugian negara akibat pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta turut melakukan pengawasan agar pelaksanaan proyek berjalan transparan dan akuntabel. Warga berharap setiap anggaran negara yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengendalian banjir dan perlindungan bantaran sungai.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai temuan di lapangan tersebut. Masyarakat kini menunggu langkah tegas pemerintah untuk memastikan proyek bernilai miliaran rupiah itu dikerjakan sesuai standar dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
0Comments